REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI – Tunisia dan Mesir menginginkan Libya bersatu dan menolak seruan adanya daerah semi otonom dan federalisme.

Menteri Luar Negeri Tunisia, Rafik Abdessalam, mengatakan Tunisia dan Mesir berbagi tujuan menjaga keamanan nasional, persatuan dan stabilitas di Libya.

“Pengumuman sepihak daerah Cyrenaica yang dibuat oleh beberapa kelompok ditolak, baik oleh elit Libya dan rakyat Libya pada umumnya,” kata Abdessalam setelah pertemuan di Kairo.

Menurutnya, salah satu pelajaran yang ditarik dari revolusi Tunisia dan Mesir sangat erat hubungannya dan saling memengaruhi. “Keamanan dan stabilitas Libya menjadi perhatian semua orang Arab dan Menteri Luar Negeri,” katanya.

Sebelumnya, pemimpin suku dan politik di Kota Benghazi, Libya timur, menyatakan daerah kaya minyak Cyrenaica adalah daerah semi otonom. Pertemuan pada Selasa (6/3) lalu yang dihadiri 3.000 delegasi itu juga menyerukan untuk kembali ke federalisme.

Seruan tersebut muncul di tengah kekhawatiran pecahnya negara itu setelah tumbangnya diktator Muammar Qadafi pada Oktober 2011. “Sistem federal adalah pilihan di wilayah tersebut,” kata pemimpin Cyrenaica dalam pernyataan bersama yang diposting di internet.

Di sisi lain, pemimpin NTC Mustafa Abdul Jalil, dalam sebuah konferensi pers di Tripoli, mengecam deklarasi tersebut.  Dia menilai deklarasi itu sebagai langkah untuk memecah-belah Libya. “Langkah para pemimpin di Benghazi merupakan bahaya yang mengancam persatuan nasional karena masyarakat internasional tidak akan mengizinkan Libya untuk terpecah, tidak aman dan tidak demokratis,” ujar Abdul Jalil.

Ia mengingatkan bahwa rakya Libya berjuang untuk Libya bersatu. "Kita tidak perlu federalisme karena kita menuju desentralisasi dan kita tidak ingin kembali ke 50 tahun yang lalu," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika