REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR – Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) di Malaysia meminta Pemerintah Indonesia segera menempatkan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Malaysia mengingat keberadaannya di negara ini cukup penting dan strategis.
Sementara posisi tersebut sudah terlalu lama lowong. "Kami minta pemerintah segera menunjuk Dubes RI untuk Malaysia. Sebab, sejak Da'i Bachtiar (mantan dubes RI untuk Malaysia) habis masa baktinya pada bulan Juni 2011, sampai sekarang belum ada penggantinya," kata Ketua BP KNPI Malaysia, Sagir Alva, di Kuala Lumpur, Sabtu (7/3).
Padahal, menurut dia, keberadaan Dubes RI di negara ini sangat penting dan strategis mengingat KBRI di Kuala Lumpur merupakan kedutaan yang paling sibuk di dunia, terutama dalam melayani beragamnya kepentingan WNI di negara ini.
Sagir mengungkapkan Kemenlu sudah seharusnya memikirkan kekosongan posisi tersebut sejak awal dengan mempersiapkan calon dubes yang baru. Sehingga ketika dubes lama mengakhiri masa baktinya, KBRI Kuala Lumpur sudah segera mempunyai penggantinya sehingga tidak terjadi kekosongan yang cukup lama.
Apalagi, lanjut dia, tugas-tugas yang diemban oleh KBRI Kuala Lumpur cukup kompleks, seperti masalah TKI, tapal batas, klaim kebudayaan yang membuat hubungan antara Indonesia-Malaysia sering mengalami pasang surut.
Kekosongan seperti ini bukan sekali ini saja terjadi, seperti contoh dari Wayarabi ke Rusdiharjo (mantan dubes) serta dari Rusdihardjo ke Da'i Bachtiar yang mengambil waktu berbulan-bulan, bahkan sampai lebih setahun. "Kekosongan yang kerap terjadi memperlihatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain," kata Sagir.
Oleh karenanya, BP KNPI di Malaysia meminta keseriusan pemerintah untuk segera menempatkan dubesnya di KBRI Kuala Lumpur. Untuk dubes yang baru, BP KNPI berharap Kemenlu dapat menempatkan dubes yang mengetahui seluk beluk Malaysia, mengerti permasalahan TKI dan perdagangan orang, mengetahui permasalahan tapal batas kedua negara.
"Dubes yang baru sepatutnya memahami isu-isu klaim kebudayaan serta yang dapat mengayomi dua juta lebih masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia," tandas Sagir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
