REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Presiden Mesir Mohamed Moursi akan mengadakan pertemuan pertama mereka pekan depan, kata seorang pejabat Palestina, Kamis.
Anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat, mengatakan bahwa Abbas akan mengunjungi Kairo pada Rabu untuk membahas isu-isu Palestina, di antaranya adalah rekonsiliasi antara Hamas dan partai Abbas Fatah.
Dalam pidato pelantikannya setelah pemilu Mesir pada Juni 2012, Moursi menegaskan kembali komitmennya untuk mengakhiri perpecahan politik Palestina dan mendukung rakyat Palestina.
Sementara itu, Abbas sudah dijadwalkan mengunjungi Arab Saudi pada Jumat dan kemudian melanjutkan kawatan ke Spanyol.
Erekat menambahkan bahwa tujuan pertemuan itu adalah untuk menyoroti tantangan politik dan keuangan yang dihadapi Otoritas Nasional Palestina (PNA).
Presiden Moursi, Rabu, tiba di Arab Saudi untuk melakukan lawatan pertama ke luar negeri sejak berkantor guna melakukan pertemuan dwipihak dengan Raja Abdullah, kata kantor berita resmi Arab Saudi, SPA.
Kedatangan Moursi di Jeddah disambut oleh Putra Mahkota, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Pangeran Salman bin Abdul Aziz.
Tidak ada penjelasan mengenai perincian dari isi pertemuan antara kedua pejabat tinggi negara itu, tetapi mereka diperkirakan memusatkan perhatian pada hubungan antara Kerajaan Teluk yang kaya akan minyak itu --dengan Islam konservatifnya-- dan Mesir --yang tengah bergulat dengan perekonomiannya.
Ketegangan panjang telah lama tercipta antara negara Teluk itu, tempat doktrin ketat Wahabi dari Islam Sunni berlaku, dan Ikhwanul Muslimin Mesir, kelompok Islam moderat yang meraih kekuasaan pascakebangkitan Arab --yang menyapu negara itu tahun lalu. Di bawah pendahulu Moursi, Hosni Mubarak, Mesir dan Arab Saudi menikmati hubungan dwipihak yang erat.
Namun sebuah perselisihan diplomatik yang sangat langka antara dua negara kuat kawasan itu pada April telah membuat Riyadh menarik duta besarnya di Kairo dan menutup kedutaan besarnya selama beberapa hari, setelah sebuah aksi unjuk rasa menuntut pembebasan seorang pengacara dan aktivis hak asasi manusia yang ditahan di kerajaan itu, demikian Xinhua, OANA dan AFP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika