REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Usulan kebijakan pengusiran terhadap kaum Muslim Rohingya yang diajukan oleh Presiden Myanmar diprotes keras sebagian kalangan. Langkah itu dinilai sebagai upaya penghapusan etnis.

Pengamat Hak Asasi Manusia dari Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Istitute (SZABIST) Ghulam Taqi Bangash mengatakan, usulan yang diajukan Presiden Thein Sein itu merupakan bentuk diskriminasi etnis yang tak bisa didiamkan. 

Ia juga menyayangkan sikap bungkam yang ditunjukkan peraih Nobel Perdamaian Myanmar, Aung San Suu Kyi, terhadap persoalan yang menimpa Muslim Rohingya.

"Pengusiran ini sama saja dengan penghapusan etnis. Bungkamnya seorang peraih Nobel Perdamaian juga merupakan sebuah tindakan kriminal atas persoalan yang menimpa kaum minoritas di Myanmar ini," kata dia seperti dilansir PressTV, Sabtu (14/7).

Belum lama ini, Presiden Myanmar, Thein Sein, menyatakan, kaum Muslim Rohingya harus diusir dari negara itu dan dikirim ke kamp pengungsian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia menolak mengakui komunitas Muslim Rohingya yang berjumlah hampir satu juta jiwa.

Pemerintah Myanmar mengklaim, Rohingya adalah imigran gelap dan bukan warga asli meskipun telah tinggal di negara itu sejak beberapa generasi sebelumnya. 

Kekuatan oposisi Myanmar yang dipimpin Suu Kyi juga terkesan menghindar dari persoalan tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss, bulan lalu, Suu Kyi menyatakan tidak tahu bahwa Muslim Rohingya adalah warga negara Myanmar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika