REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina menyesalkan langkah Jepang yang melakukan survei di area Kepulauan Diaoyu yang masih menjadi sengketa kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Hong Lei di Beijing, segala bentuk kegiatan yang dilakukan Tokyo di sekitar Diaoyu adalah ilegal dan tidak sah.
Pada Ahad (2/9) pagi, Jepang mendaratkan satu tim survei ke kepulauan yang disengketakan, yang dikenal sebagai Senkaku di Jepang dan Diaoyu di Cina. Hong menegaskan Diaoyu adalah sah menjadi bagian teritorial Cina sejak ratusan tahun silam dan Pemerintah Cina akan tetap mempertahankannya.
Ditegaskannya, "Setiap upaya Jepang membeli dan menasionalisasi kepulauan tersebut akan sia-sia."
Hong berharap Jepang menghentikan setiap kegiatan ilegal yang dilakukan di kepulauan itu dan kembali berdialog di meja perundingan. Pemerintah Kota Tokyo mulai melakukan survei area di Kepulauan Diaoyu sejak Ahad (2/9). Survei tersebut dilakukan dengan membawa rombongan 25 orang ahli, pejabat, dan pewarta. Dengan menggunakan kapal, tim mengelilingi kelima pulau tidak berpenghuni di Laut Cina Timur yang berada di bawah otoritas Jepang, tetapi juga diklaim Cina dan Taiwan.
Seiichiro Sakamaki, pemimpin tim survei tersebut, menekankan Pemerintah Kota Tokyo memang akan membeli pulau-pulau itu. "Hal mendasari ialah mereka yang akan membeli properti perlu melihat-lihat dulu (properti) itu," kata Sakamaki.
Ia menambahkan, "Gubernur telah bertanya apa yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah pelabuhan kecil. Kami ingin memeriksa pulau-pulau tersebut dengan maksud itu."
Pejabat kota mengatakan survei yang sangat penting itu akan mencakup pengukuran kedalaman air untuk membangun dermaga di kepulauan. Tim tersebut dijadwalkan akan mempelajari pulau selama sekitar 10 jam sebelum kembali ke Okinawa di barat daya Jepang. Namun, Pemerintah Pusat Jepang tidak memberikan izin mendarat di kepulauan itu.
Gubernur Tokyo, Shintaro Ishihara dikabarkan telah mengumpulkan dana hingga 1,45 miliar yen (sekira 19 juta dolar AS) dari sumbangan pribadi selama beberapa bulan terakhir. Dana itu membeli pulau-pulau di Kepulauan Senkaku dari sebuah keluarga Jepang yang memilikinya.
Para pendukung pembelian menilai pembelian pulau-pulau itu akan memperkuat kontrol pemerintah dan mengirim pesan yang lebih keras kepada Cina yang menyebut pulau itu sebagai Diaoyu.