REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemerintah Australia mengalami dilema ketika politikus anti-Islam Belanda, Geert Wilders berencana mengunjungi Negeri Kangguru. Mereka disatu sisi menolak dengan pertimbangan komunitas Muslim, sisi lain, mereka tak ingin penolakan itu menjadikan Wilders pahlawan.

Senator Richard Di Natale menilai masyarakat Australia sepakat tidak menginginkan kehadirannya. Itu karena pandangannya yang kontroversial. "Kami khawatir, kunjungannya dapat memicu gejolak disini," papar dia seperti dikutip onislam.net, Rabu (19/9).

Sejak tiga minggu lalu, permohonan visa Wilders sebenarnya sudah disetujui pihak imigrasi Australia. Namun, di menit akhir, visa itu akhirnya dibatalkan. "Kami tidak berpikir ia harus datang," kata dia. Namun, kata Di Natale, pencekalan pemimpin partai Kebebasan Belanda (PVV) itu akan menjadikan Wilders pahlawan. 

"Kami tidak menginginkan penolakan itu akan memberikan ruang simpati padanya. Kami tidak menginginkan itu," kata dia. Menurut rencana, Wilders bakal memberikan pidato di Sydney dan Melbourne atas undangan Q-Society, kelompok anti-Islam. 

Kelompok ini tengah mengkampanyekan Anti Islamisasi Australia. "Dia politisi demokrasi yang dihormati. Jadi, kami merasa aneh dengan penolakan itu," kata Ketua gerakan itu Andrew Herwood. 

Menurut dia, Australia bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukannya di Eropa. Di Natale menambahkan negara ini sudah memelihara keberagaman sejak dulu kala. Ketika hal ini diganggu, maka akan terjadi masalah di masa depan. "Kita harus bangga keberagaman Australia," pungkasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika