REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Pemerintah Mesir memutuskan untuk memberikan hak sewa dan pengelolaan situs-situs purbakala kepada pihak asing. Kementerian Keuangan Mesir mengusulkan langkah tersebut guna mengatasi krisis ekonomi.
Sekretaris Jenderal Peninggalan Benda Purba di Mesir, Adel Abdel Sattar membenarkan adanya usulan tersebut. Penawaran itu kata dia terdiri dari pengelolaan situs purba seperti Piramida Giza, Sphinx, Kuil Abu Simbel dan Kuil Kuno di Lembah Luxor.
Dalam siarannya di Mesir OnTV, Sattar mengatakan negara sedang kewalahan mengalokasikan anggaran perawatan dan pengelolaan aset sejarah paling berharga di negeri tersebut. ''Ini adalah solusi tercepat menghasilkan dana untuk mengakhiri krisis,'' katanya seperti dilansir Alarabiya, Jumat (1/3).
Krisis keuangan pascarevolusi 2011 di Mesir masih menggerogoti Negeri Piramida ini. Industri pariwisata sebagai penghasil devisa nomor wahid, nyaris lumpuh lantaran kericuhan politik yang intens setahun belakangan.
Pemerintah mati-matian mengembalikan kelesuan ekonomi tersebut. Upaya peminjaman dana talangan dari Bank Dunia dan Lembaga Moneter Internasional (IMF) belum mencapai titik terang.
Alarabiya melansir, sewa-menyewa ini ditanggapi oleh beberapa negara di Teluk Arab. Pemerintahan Qatar menawarkan biaya senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk menyewa situs-situs purba itu selama lima tahun.
Angka tersebut sebanding dengan rencana Presiden Muhammad Mursi untuk berhutang kepada IMF sebesar 350 miliar dolar AS. Namun Sattar menolak mengiyakan keterlibatan Pemerintahan Abu Dhabi tersebut.
Sementara itu, Dewan Agung peninggalan Benda Purba menentang rencana itu. Lembaga eksekutif tersebut menilai langkah tersebut adalah bentuk kemalasan mencari solusi resesi. Dewan Agung juga menyurati Kementerian Keuangan untuk menarik rencana tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika