REPUBLIKA.CO.ID, KARACHI -- Politikus senior Pakistan, Zahra Shahid Hussain ditembak kelompok bersenjata pada Sabtu (18/5). Zahra yang menjabat sebagai Wakil Presiden Partai Gerakan untuk Keadilan Pakistan (PTI) ditembak pelaku di luar rumahnya di kawasan pusat kota Defence.
Ketua PTI lokal, Firdaus Shamim mengatakan tiga orang tak dikenal yang merupakan kelompok bersenjata telah menembak Zahra ketika ingin meninggalkan rumahnya. Zahra berpikir kelompok tersebut ingin merampok, namun ketika ia menyerahka tas, justru langsung ditembak di tempat.
Pejabat polisi setempat Nasir Aftab menyatakan tokoh perempuan itu ditembak tepat di bawah dagu dan tak bisa bertahan hidup. Sedangkan ketiga pelaku penembakan langsung melarikan diri.
Pemimpin partai PTI, Imran Khan begitu terpukul dan mengatakan partainya sangat terkejut dan berduka. Ia pun meyakini dalang utama pembunuhan adalah partai Muttahida Quami Movement (MQM). Pemimpin MQM, Altaf Hussain, yang secara terbuka mengancam PTI diduga adalah tokoh utama dibalik pembunuhan Zahra.
''Saya juga merasa pemerintah inggris bertanggung jawab karena saya telah memperingatkan warganya, Altaf Hussain melakukan ancaman terbuka,'' ucap dia seperti dilansir Al Jazeera, Ahad (19/5).
Namun, pimpinan MQM itu langsung membantah telah melenyapkan nyawa Zahra. Selama ini Altaf memimpin partainya dari jarak jauh karena ia tinggal di Inggris. Altaf memang dituduh melakukan pembunuhan di Pakistan dan Kanada telah menyatakan MQM sebagai organisasi teroris.
Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin MQM yang beraliran sekuler ini, memberikan pidato yang dirasakan sebagai hasutan untuk menyerang lawan politik dia. Polisi Inggris sedang menyelidiki apakah pidato tersebut merupakan pidato yang berisi ancaman.
Serangan terhadap politisi bukan sekali saja terjadi di Pakistan, sebelumnya mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto juga ditembak oleh kelompok bersenjata. Sementara pemilu Sabtu lalu meski sudah selesai namun meninggalkan duka mendalam karena mengakibatkan 150 orang tewas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika