REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Grup Al Jazeera menuntut pembebasan anggota stafnya yang ditahan oleh militer Mesir dalam penggrebekan di stasiun televisi, Misr Mubasher setelah Mohammad Mursi digulingkan dari kursi presiden.
Tiga stasiun televisi lainnya yang dianggap pro-Mursi juga ditutup pada Rabu (3/7). Langkah tersebut telah dikecam kelompok hak asasi dan wartawan.
Direktur Muabsher Misr, Ayman Gaballah masih ditahan. Sementara, empat kru lainnya dibebaskan. Direktur Jaringan Media Al Jazeera, Jenderal Mostafa Souag mengatakan kantor media tidak harus tunduk pada serangan dan intimidasi.
"Terlepas dari pandangan politik, rakyat Mesir mengharapkan kebebasan media dihormati dan dijunjung," ungkapnya dikutip Al-Jazeera.
Al-Jazeera Mubasher Misr dihalangi saat ingin menyiarkan demonstrasi pro-Mursi di Kairo utara. Pihak berwenang mengklaim operasional stasiun televisi tersebut tanpa lisensi, meskipun saluran tersebut sudah beroperasi selama beberapa tahun.
Pemerintah Mesir yang dipimpin militer juga menutup stasiun televisi yang dioperasikan oleh Ikhwanul Muslimin setelah mantan Presiden Muhammad Mursi digulingkan. Televisi Egypt25 dipaksa off-air dan manajernya ditangkap.
Otoritas juga menutup dua stasiun televis yang dioperasikan Islamis, Al-Hafiz dan Al-Nas. Keduanya berafiliasi dengan gerakan Salafi.
"Kami prihatin laporan otoritas telah menutup televisi yang berbabis pandangan politik. Kami mendesak militer untuk tidak mencabut sumber informasi pada saat yang penting," ujar Komite Perlindungan Wartawan yang berbasis di New York, Sherif Mansour.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
