REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Sri Lanka untuk pertama kali dalam 25 tahun akan menggelar pemilihan umum tingkat provinsi di kawasan bekas perang di utara pada September mendatang.
Pemilihan umum itu memenuhi permintaan PBB sejak akhir kemelut tiga dasawarsa tersebut pada 2009.
Provinsi utara, yang meliputi semenanjung Jaffna, berada di bawah kendali militer sejak akhir peperangan itu dan pemerintah menolak permintaan Barat untuk menarik tentara dari kawasan tersebut.
Direktor Jendral Departemen Informasi Pemerintah Ariyaratne Athugala mengatakan, Presiden Mahinda Rajapaksa telah mengumumkan pelaksanaan pemilihan umum dewan provinsi utara.
Menurut komisi pemilihan umum, agenda tersebut kemungkinan dilaksanakan pada 21 atau 28 September.
Sri Lanka berulang kali menolak dilakukannya penyelidikan internasional yang independen terkait tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama konflik.
Pada Maret, Badan PBB untuk Hak Asasi Manusia mendesak Sri Lanka melakukan penyelidikan yang kredibel terkait pembunuhan dan hilangnya beberpa tokoh. Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay akan mengunjungi Sri Lanka pada Agustus.
Pemerintah mengatakan kehadiran militer di wilayah utara diperlukan untuk mencegah munculnya kembali terorisme, tiga tahun setelah Macan Tamil (LTTE) berhasil dihancurkan.
Pemerintah tidak menggelar pemilu tingkat provinsi di kawasan utara karena sebagian besar wilayah merupakan bekas kendali Macan Tamil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
