CANBERRA -- Lembaga bantuan dan kemanusiaan Australia mendesak partai politik di negaranya untuk bersikap terbuka dan akuntabel mengenai komitmen bantuan luar negerinya.
Badan Australia untuk Pembangunan Internasional (ACFID) meminta partai politik besar untuk tetap menjaga komitmennya terhadap program-program bantuan Australia di dunia internasonal.
Desakan ini disampaikan mengingat lebih dari $870 juta dollar anggaran bantuan bagi luar negeri Australia dipotong dalam anggaran nasional terbaru negara itu.
Sebagian dari anggaran bantuan internasional dari Australia tersebut dialokasikan untuk mendanai kesepakatan penanganan pencari suaka dengan Papua Nugini.
Direktur Eksekutif ACFID, Marc Purcell kepada Radio Australia mengatakan lembaganya memiliki bukti kalau dukungan publik Australia terhadap komitmen bantuan internasionalnya masih tetap berjalan.
"Kita bisa melacak komitmen itu lewat tingkat keterpilihan dari calon individu seperti Kevin Rudd dan Tony Abbot,” kata Purcell.
"Dan masing-masing kandidat memiliki dukungan yang kuat untuk terus menyelenggarakan program bantuan internasional yang dijalankan oleh NGO,'' ujarnya.
Oleh karena itu Purcell mengatakan bantuan internasional tersebut yang nilainya setidaknya mencapat 1,4 persen dari anggaran federal dinilai perlu ditempatkan dalam perspektif.
"Secara tidak proporsional, anggaran untuk bantuan internasional mengalami banyak pemotongan selama beberapa tahun terakhir. Karenanya kita ingin dua partai politik besar tetap menjaga komitmen bantuan luar negerinya dan terbuka mengenai komitmen tersebut sehingga bisa ditebak arah komitmen bantuannya,” katanya.
"Hal terburuk yang bisa dilakukan terhadap bantuan luar negeri itu adalah dengan mulai membagi-baginya, menyalurkan dan mengubah bentuk bantuan.
Seperti terlihat dalam kesepakatan dengan Papua Nugini mengenai pencari suaka, program itu menurut ACFID benar-benar dapat menghancurkan fokus bantuan luar negeri Australia yang difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan.
Purcell mengatakan keputusan terakhir pemerintah untuk menyediakan bantuan lebih bagi Papua Nugini sebagai insetif atas kesedian mengelola pencari suaka dinegaranya merupakan penggunaan uang pajak warga Australia yang salah.
"Di Papua Nugini, kita melihat bantuan ganda yang efektif sebagai akibat dari pembukaan rumah tahanan di Pusat Detensi Manus. Faktanya itu adalah bantuan yang sangat buruk. Itu penggunaan uang pajak rakyat yang buruk untuk berbagai alasan.” Katanya.
Purcell mengatakan siapapun yang memenangkan pemilu Australia nantinya harus melanjutkan pendaaan untuk program bantuan luar negeri.
"20 negara tetangga kita di kawasan Asia-Afrika dan Pasifik merupakan negara yang rentan," katanya.
"Mereka membutuhkan bantuan agar bisa memberikan pelayanan yang baik.. itu merupakan investasi bagi kawasan dan Australia di masa depan.”
Pengajuan proposal bantun luar negeri ACFID kepada pemerintah berbarengan dengan Hari Kemanusiaan Sedunia yang setiap tahun diperingati setiap tanggal 19 Agustus.
Badan ini mewakili lebih dari 120 lembaga bantuan dam kemanusiaan Australia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika