Rabu 04 Sep 2013 20:28 WIB

Selandia Baru Dituding Restui Pemerintahan Hasil Kudeta Fiji

Red:
PM Fiji Frank Bainimarama
PM Fiji Frank Bainimarama

FIJI -- Kubu partai oposisi Fiji mengancam Perdana Menteri Selandia Baru dan menuduhnya merestui kudeta yang mengukuhkan pemerintahan militer di F

Perdana Menteri Selandia Baru, John Key, mengatakan klausul dalam konstitusi baru Fiji yang memberikan kekebalan hukum pada peristiwa kudeta tahun 2006, bukan hal yang hal penting  buat Selandia Baru .

Rancangan konstitusi baru Fiji dirilis dua minggu laluyang sekaligus membuka jalan untuk digelarnya Pemilu Fiji tahun depan.

Kepada media lokal, John Key menyatakan konstitusi itu adalah sebuah kompromi. "Sebetulnya , saya tidak berpikir ada jalan lain, anda akan mendapatkan konstitusi dan pemilu digelar tanpa itu (kompromi).  Ini semacam harga untuk mengambil langkah berikutnya," jelas Key .

Pernyataan Key mendapat dukungan dari oposisi Selandia Baru. Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh, Phil Goff, menyampaikan kekebalan hukum bisa jadi harga yang pantas untuk membayar dan membantu mengembalikan demokrasi di Fiji.

Namun, juru bicara untuk Front Demokrasi Bersatu Fiji, Mick Beddoes, menolak pernyataan keduanya.

Kepada program Pasific Beat Radio Australia, Mick Beddoes menegaskan pihaknya tidak menerima saran dan pernyataan yang menyebut penghapusan kekebalan hukum itu bukan urusan yang penting.

"Ini hanya akan membuka dan melapangkan jalan buat lebih banyak kudeta terjadi di Fiji, karena anda selalu yakin atas pemberian kekebalan hukum dan anda tidak perlu menghadapi penuntutan,”sesalnya.

Beddoes mengatakan bahwa komentar PM Selandia Baru John Key telah mengirimkan sinyal bahwa Selandia Baru merestui pemberontakan dengan kekerasan .

Forum Pasifik bahas Fiji

Sementara itu, pada pertemuan para pemimpin negara negara Pasifik di Kepulauan Marshall akan mendiskusikan resolusi buat Fiji.

Keanggotaan Fiji telah ditangguhkan sejak 2009 dari Forum Pasifik dan dalam pertemuan yang digelar tiap tahun selalu ada keberatan untuk memulihkan keanggotaan Fiji.

Presiden Kiribati, Anote Tong mengungkapkan keraguan apakah pertemuan kali ini bisa mengubah status keanggotaan Fiji. “Itu adalah isu dimana kami akan beradu argumentasi. Kami selalu memperdebatkan soal ini saat retret. Anda tidak akan mendengar perdebatan ini, tapi saya mendengarnya,” kata Tong.

Selandia Baru menjadi salah satu negara yang akan memperdebatkan soal mengajak Fiji kembali ke dalam forum.

"Hal Ini harus menjadi pesan yang kuat untuk mengatakan bahwa mereka telah mengambil langkah yang tepat dalam hal reformasi konstitusi. Langkah lain yang adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil," kata PM Selandia Baru.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement