Jumat 25 Aug 2023 12:35 WIB

Fiji Minta ke Cina dan AS untuk Jaga Kawasan Kepulauan Pasifik Bebas dari Konflik Militer

Fiji pekan lalu menjadi tuan rumah bersama konferensi kepala pertahanan Indo-Pasifik.

Rep: Amri Amrullah/ Red: Nidia Zuraya
Negara di Kepulauan Pasifik
Foto: .
Negara di Kepulauan Pasifik

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, mengatakan bahwa Kepulauan Pasifik seharusnya menjadi 'zona damai', dan menambahkan bahwa ia berharap persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina di wilayah strategis tersebut tidak berkembang menjadi konflik militer.

Rabuka berbicara setelah menghadiri pertemuan puncak beberapa pemimpin Kepulauan Pasifik, di mana perubahan iklim dan keamanan regional mendominasi agenda. Para pemimpin Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan partai FLNKS yang berkuasa di Kaledonia Baru bertemu di Vanuatu pada hari Kamis (24/8/2023).

Baca Juga

Para pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) belum secara terbuka merilis deklarasi bersama tentang keamanan regional yang ditandatangani pada KTT tersebut. Namun Rabuka mengatakan bahwa diskusi difokuskan pada persaingan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah tersebut.

"Mereka mencoba mempolarisasi Pasifik ke dalam kubu-kubu mereka sendiri, jadi kita harus sangat yakin bahwa apa pun yang kita lakukan, kita harus memperhatikan kebutuhan kolektif Pasifik untuk menjadi zona perdamaian, zona wilayah non-blok," ujarnya dalam sebuah pernyataan video yang dirilis pemerintah Fiji pada hari Jumat (25/8/2023).

"Mudah-mudahan hal itu tidak berkembang menjadi konflik militer atau kecemburuan militer yang akan menyebabkan penumpukan kekuatan militer atau senjata di daerah tersebut," tambahnya.

Kelima negara tersebut, yang secara strategis terletak di Pasifik Selatan dan berperan penting selama Perang Dunia Kedua, kembali menjadi pusat kontes geopolitik. Diantaranya, Kepulauan Solomon memiliki pakta keamanan dengan Cina, Papua Nugini menandatangani kesepakatan kerja sama pertahanan dengan AS.

Sementara Fiji pekan lalu menjadi tuan rumah bersama konferensi kepala pertahanan Indo-Pasifik dengan AS, yang juga dihadiri oleh Cina.

Perdana Menteri Vanuatu Ishamel Kalsakau menghadapi reaksi politik karena menandatangani kesepakatan keamanan dengan sekutu AS, Australia, setelah beberapa anggota parlemen khawatir bahwa hal itu dapat membuat marah Cina, sebagai negara pemberi pinjaman hutang luar negeri terbesar negara tersebut.

Mahkamah Agung Vanuatu akan membuat keputusan pada hari Jumat mengenai apakah mosi tidak percaya terhadap Kalsakau mendapatkan cukup dukungan untuk menggulingkannya.

Rabuka mengatakan bahwa kekhawatiran mengenai pembuangan air dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima yang rusak juga dibahas oleh para pemimpin MSG. Di Fiji, sebuah pawai protes diadakan di ibu kota Suva pada hari Jumat untuk menentang pembuangan air oleh Jepang.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement