REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal PBB Jan Eliasson, Selasa (4/3), dalam pertemuannya dengan para penjabat pemimpin Ukraina menekankan perlunya penyelesaian diplomatik bagi krisis di negeri itu saat ini, kata juru bicara PBB.
Atas permintaan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Eliasson pada Ahad (2/3) mengunjungi Ukraina guna menilai situasi di lapangan.
Pada Selasa, ia bertemu dengan penjabat Presiden, Perdana Menteri dan penjabat Menteri Luar Negeri Ukraina, kata Juru Bicara PBB Martin Nesirky, dalam taklimat harian di Markas PBB, New York, AS.
"Di dalam pertemuannya, Wakil Sekretaris Jenderal menekankan perlunya ketenangan dan persatuan internasional dalam mewujudkan perdamaian," kata Nesirky, sebagaimana dikutip Xinhua, di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan Eliasson juga kembali menyampaikan seruan Ban bahwa keutuhan wilayah Ukraina mesti dihormati dan dipelihara.
Eliasson juga mengadakan pertemuan dengan wakil diplomatik di Kiev dan melanjutkan misinya di Ukraina pada Rabu, kata juru bicara PBB tersebut.
"Sebagai bagian dari misi itu, Eliasson telah meminta Penasehat Khusus PBB Robert Serry, yang telah berada di wilayah tersebut sejak pekan lalu, untuk mengunjungi Krimea --yang dilanda krisis guna mengetahui langsung dan menilai situasi di sana," kata Nesirky.
Serry saat ini meninggalkan Kiev dan dijadwalkan segera tiba di Krimea, tambah juru bicara itu.
Krisis Ukraina, yang berasal dari protes terhadap keputusan presiden Viktor Yanukovych pada November lalu untuk mundur dari kesepakatan penyatuan dengan Uni Eropa dan malah mencari bantuan Rusia, berubah secara drastis dalam waktu dua pekan, setelah bentrokan berdarah antara pemrotes dan polisi. Yanukovych lalu meninggalkan Kiev.
Pekan lalu, Republik Otonomi Krimea, Ukraina, menjadi pusat baru ketegangan yang berkecamuk di negara Eropa Timur tersebut, saat kelompok bersenjata menguasai gedung parlemen dan pemerintah lokal di Krimea serta menduduki dua bandar udara. Bendera Rusia dikibarkan di atas bangunan yang mereka kuasai.
Pada 1 Maret, Majelis Tinggi Parlemen Rusia menyetujui permintaan Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan Angkatan Bersenjata di Ukraina "sehubungan dengan situasi luar biasa dan ancaman terhadap nyawa warga Federasi Rusia".
Ikuti Whatsapp Channel Republika
