Kamis 20 Mar 2014 14:47 WIB

Ukraina Rencanakan Tarik Pasukan dari Crimea

Rep: Alicia Saqina/ Red: Bilal Ramadhan
Peta Ukraina
Foto: VOA
Peta Ukraina

REPUBLIKA.CO.ID, KIEV-- Pemerintah Ukraina tengah menyusun rencana untuk menarik kembali pasukan militernya dari Crimea. Kepala Keamanan Nasional Ukraina, Andriy Parubiy mengatakan, penarikan pasukannya di wilayah yang bersengketa itu, akan dilakukan secepat dan seefisien mungkin ke daratan Ukraina.

 

Dikutip dari AP, Kamis (20/3), dalam peringatannya kepada Moskow, Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan, pihaknya akan menanggapi setiap agresi yang ditujukan Rusia kepada sekutunya itu. Biden menegaskan, AS benar-benar berkomitmen untuk membela sekutu-sekutunya.

''Rusia tidak bisa lepas dari fakta, bahwa dunia berubah dan menolak perilaku mereka,'' ujar Biden, usai pertemuan di Vilnius dengan Presiden Lithuania, Dalia Grybauskaite dan Presiden Latvia, Andris Berzins.

 

Dikutip dari BBC News, Rabu (19/3), sebelumnya, pasukan pro-Rusia di Crimea telah menyita dua markas Angkatan Laut Ukraina di kota pelabuhan Crimea, Sevastopol. Hal itu terjadi, sehari setelah para pemimpin Crimea menandatangani perjanjian dengan Moskow untuk segera bergabung ke Rusia.

 

Tak lama setelah peristiwa itu, dikutip dari //Reuters// Menteri Pertahanan Interim Ukraina Ihor Tenyukh mengatakan, Kiev tidak akan menarik pasukannya di Crimea. Namun, hal itu ternyata tidak terbukti. Parubiy memerintahkan untuk menarik pasukannya.

 

Usia pelaksanaan referendum Crimea Ahad (16/3) itu, Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) pun menentukan sikap. Barat dan AS menyatakan, referendum itu sebagai bentuk yang ilegal. Barat pun berlaku tegas, dengan memberikan sanksi kepada 21 pejabat Rusia dan Ukraina.

 

Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, UE harus memberikan peringatan yang tegas terhadap Rusia. Perwakilan Barat itu menegaskan, hal tersebut sebagai pembahasan untuk kemungkinan memberikan peningkatan sanksi lebih lanjut kepada Rusia. Cameron juga mengungkapkan, apakah kelompok G8 harus mengambil langkah pengusiran bagi Rusia.

 

Namun dalam pernyataannya, Moskow mengatakan, apapun bentuk perluasan sanksi yang ditujukan bagi Rusia, pemerintahan Putin itu tak akan menerimanya. Atas hal tersebut, Sekjen PBB Ban Ki-moon menjadwalkan kunjungannya untuk bertemu pimpinan kedua belah negara. Pada Kamis (20/3), Ban bertemu Putin di Moskow. Sedangkan Jumat (21/3), ia akan bertemu dengan pemimpin Interim Ukraina, di Kiev.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement