REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Polisi Venezuela menghambat seorang anggota parlemen oposisi menduduki kembali kursinya pada Selasa dan menembakkan gas airmata untuk membubarkan pendukungnya.
Dalam tantangan langsung pada Presiden Nicolas Maduro, Maria Corina Machado berikrar menghadiri sidang Majelis Nasional, kendati dipecat dan putusan itu dikukuhkan pada Senin oleh Mahkamah Agung.
"Anda tidak akan dapat menghetikan kami! Anda akan membuat kami lebih kuat! Anda memberikan kami lebih banyak alasan untuk berjuang," teriak Machado di depan polisi yang menghabatnya di jalan yang tidak jauh dari gedung parlemen.
Dengan membawa bendera Venezuela berwarna merah, biru dan emas di lehernya dan satu bunga mawar di tangannya sebagai simbol perdamaian, Machado, 46 tahun mengacungkan kartu identitas anggota perlemennya tetapi tidak bergerak maju.
Dengan didukung 22 anggota parlemen oposisi dan massa, yang memuji keberaniannya, ia dihadapi satu kelompok kecil pendukung mantan presiden Hugo Chavez (almarhum) yang mengecam ia sebagai seorang "pengkhianat".
Polisi menembakkan gas airmata untuk membubarkan massa. Mechado mengatakan penghambatan terhadapnya untuk menduduki kembali kursinya adalah "bukti bahwa ada diktatur di Venezuela".
Ketua parlemen telah memecat Machado dari koalisi oposisi Table for Demokratic Unity (MUD) dan imunitas parlemennya dicabut pekan lalu setelah ia berusaha untuk berpidato dihadapan sidang Organisasi Negara Amerika (OAS) tentang krisis politik di negaranya.
Diosdado Cabello, ketua parlemen dan ketua Partai Sosialis Bersatu (USP) yang berkuasa, berpendapat bahwa Machado kehilangan kursinya ketika ia diakreditasi pada delegasi Panama ke OAS, blok Amerika raya.
Ia menghadiri pertemuan tertutup dewan tetap OAS pada 21 Maret, tetapi Karakas menghambat satu sidang terbuka mengenai protes-protes anti-pemerintah yang melanda negara itu sejak Februari.
Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Panama pada 5 Maret."Dia tidak akan masuk. Dia bukan anggota parlemen," kata Cabello menanggapi tekad Machado untuk mengabaikan perintah itu.
Dalam mendukung putusan itu, pendukung pemerintah menyampaikan gugatan kepada Kejaksaan Agung pada Selasa, menuduh Machado "mengkhianati negara".
Pemerintah kiri Maduro menghadapi gelombang aksi protes di jalan sejak 4 Februari, dengan masyarakat marahh atas tindak kejahatan yang meningkat, inflasi yang tinggi dan kekurangan barang-barang kebutuhan pokok.
Setidak-tidaknya 39 orang tewas dalam kerusuhan itu. Maduro yang menggantikan Chavez, dilanda unjuk rasa, menyebut mereka satu persekongkolan "fasis" dukungan AS untuk menggulingkan pemerintahnya.
Dalam tajuk rencana surat kabar "New York Times" pada Selasa, Maduro menegaskan kembali seruannya bagi dialog dengan para pegiat oposisi dan melakukan pertukaran duta besar kembali dengan Amerika Serikat.
"Venezuela memerlukan perdamaian dan dialog bergerak maju. Kami menyambut baik siapaun yang dengan tulus membantu kami mencapai tujuan ini," kata Maduro.
Ikuti Whatsapp Channel Republika