REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL-- Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Kwan-jin berencana menggelar rapat petinggi militer Senin (7/4) untuk menganalisis ancaman keamanan yang belakangan terjadi dan segera mengirim instruksi untuk meningkatkan kesiagaan militer.
''Jika drone terbukti diterbangkan dari Korea Utara, kami akan mengambil sikap tegas termasuk langkah legal hak pertahanan udara Korea Selatan,'' kata Kepala Divisi Operasi Dewan Penasihat Militer Korea Selatan Kwon Oh-han seperti dikutip The Korea Herald, Ahad (6/4).
Korea Selatan sendiri menunda investigasi ketiga drone dan akan lebih dulu menganalisis rute inflitrasi serta mengukur ancaman penggunaan drone terhadap operasi militer negeri pimpinan Park Geun-hye itu.
Seoul juga akan meningkatkan pemantauan dan jumlah aset militernya. Kerjasama dengan operator drone sipil diharapkan dapat pula membantu pertahanan udara.
Penemuan drone ke tiga, Ahad (6/4) di sebuah gunung di Samcheok, Provinsi Gangwon, sekitar 130 kilometer dari perbatasan inter-Korea meningkatkan kewasapadaan keamanan atas kemungkinan pengunaannya untuk kegiatan teror negara komunis itu.
Sementara itu, Sabtu (5/4) lalu, Pyongyang sempat mengecam uji coba misil balistik yang diklaim sukses oleh Seoul. ''Korea Selatan tak berhak mengkritik latihan pertahanan diri kami,'' kata juru bicara Strategi Pertahanan Korea Utara melalui Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA).
Jumat (4/4), Seoul mengumumkan telah berhasil melakukan uji coba misil balistik terbaru milik mereka dengan rentang luncur sejauh 500 kilometer.
Misil ini diklaim cukup untuk menjangkau target di Korea Utara. Pengumuman ini dibuat untuk meredam isu kekhawatiran pasca ditemukannya drone mata-mata yang diterbangkan Korea Utara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika