REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menjelang pengumuman APBN Australia 13 Mei mendatang, para ekonom memperingatkan bahwa ada ancaman lebih besar bagi perekonomian negara itu. Ancaman dimaksud yakni u suburnya pertumbuhan utang rumahtangga. Kini angkanya mencapai 1,8 triliun dollar (sekitar 18 ribu triliun rupiah).
Bank Central Australia menetapkan tingkat suku bunga bertahan pada angka 2,5 persen kemarin. Sebuah hal yang sangat melegakan bagi para pemilik pinjaman yang berkontribusi bagi tingginya jumlah utang swasta di negeri ini.
Angka resmi yang dirilis pemerintah kemarin menunjukkan rumah tangga di Australia berutang sebesar $1,8 triliun dari berbagai bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya.Setelah disesuaikan dengan inflasi, angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 1988 dan berarti setiap orang Australia berutang sekitar $80.000.
David Skutenko dari Biro Statistik Australia mengatakan bahwa angka tersebut tidak hanya tinggi dalam sejarah. Lebih dari itu, kondisi ini juga merupakan salah satu angka utang tertinggi di antara negara maju lainnya.
"Kita sering membandingkan hutang rumahtangga dengan disposable income atau sisa pendapatan setelah dikurangi kebutuhan pokok. Saat ini di tahun 2013, Australia memiliki tingkat hutang sebesar 1,8 kali lebih besar daripada disposable incomenya," ujarnya, baru-baru ini.
"Bandingkan dengan negara anggota G7 lainnya seperti di AS yang memiliki 1,1 dan Inggris yang 1,5 kali disposable incomenya"
Sementara rumhatangga di AS dan Inggris sedang melunasi hutang mereka, di Australia para peminjam hanya mengurangi laju pertumbuhan hutangnya," kata Skutenko."Kita lihat laju pertumbuhan hutang di Australia semakin mengecil sejak krisis financial global."
Utang rumah tangga per kepala telah meningkat pada level 2 persen per tahun sejak krisis, jauh lebih rendah dibanding periode 2011-2007 yang berkisar 10 persen per tahun.
David Skutenko mengatakan angka pertumbuhan terkini ini sejalan dengan trend jangka panjang.
"Saya pikir trendnya jelas lebih ke arah yang berkelanjutan seperti yang kita harapkan," ujarnya.
"Tetapi bagaimanapun ini masih bertumbuh, meski dengan laju yang pelan. Dalam 25 tahun terakhir, tetap tumbuh 2 kali lipat dari laju pertumbuhan harga properti."
Ekonom Steve Keen mengatakan naiknya utang swasta merupakan persoalan yang lebih besar dibanding dengan defisit tahunan dan hutang pemerintah secara keseluruhan.
"Utang pemerintah sangat kecil dan hanya berkisar di 12 sampai dengan 14 persen dari GDP (pendapatan Domestik Bruto), sedangkan hutang rumah tangga bisa mencapai 100 persen dari GDP," jelasnya.
Kepala Ekonom Bank Amerika Merrill Lynch Saul Eslake setuju bahwa hutang swasta perlu perhatian lebih besar, tetapi dia tidak khawatir akan adanya krisis semacam di Amarika.
"Bedanya, 72 persen pemilik hutang di Australia berada di kelompok ekonomi 40 persen teratas yang dianggap memilik kemampuan mengelola liabilitas mereka dan lebih mudah ditemui, sedangkan di Amerika mereka merupakan golongan ekonomi bawah pada saat sebelum krisis terjadi," jelasnya.
Kelompok Advokasi Konsumen Choice mengatakan pertumbuhan utang secara keseluruhan tampaknya mendorong institusi finansial ke arah praktik pemberian utang yang lebih berisiko. Choice terutama memperingatkan tentang 3 praktis berisiko yang sedang berkembang yaitu: pinjaman dengnaa deposit yang rendah, jaminan keluarga dan pinjaman properti dengan jangka waktu 40 tahun.
Tom Godfrey dari Choice mengatakan hal tersebut mulai menjadi trend setelah krisi finansial. Saat krisis dulu, sulit untuk mendapatkan persetujuan bagi kredit perumahan kecuali jika seseorang memiliki jumlah tabungan yang signifikan untuk DP. Saat ini, bahkan bank bisa memberikan pinjaman dengan deposit yang rendah, dan ditambah dengan jaminan keluarga bisa memberikan kredit sebesar 120 persen dari nilai rumah.
"Ini sangat mengkhawatirkan karena saat ini ada permintaan yang tinggi untuk kredit berisiko tinggi ini dan satu di antara tiga pemillik hutang rumah baru hanya memilik deposit kurang dari 20 persen yang menjadi persyaratan umum."
Ikuti Whatsapp Channel Republika