REPUBLIKA.CO.ID, TASMANIA -- Pemerintah Federal Australia mengabaikan saran dari komisi penyelidikan Senat untuk tidak mencabut status Warisan Dunia dari sebuah kawasan hutan di Tasmania. Pembukaan kawasan Warisan Dunia di Tasmania merupakan fokus dari kesepatan hutan damai.
Tetapi Koalisi menentang kesepakatan ini dan mengatakan mereka ingin komite Warisan Dunia untuk mengurangi pembukaan hutan sebesar 74 ribu hektare di Tasmania. Ketua Partai Hijau, Christine Milne duduk di Komite Senat yang telah meminta pemerintah untuk mencabut status hutan tersebut.
"Jika sebuah negara seperti Australia memutuskan hal semacam ini, sebagai hasil dari kesepakatan politik, hal ini bisa mengirimkan pesan yang sangat jelas bagi negara-negara lain bahwa mereka juga bisa merusak kawasan hutan lindung mereka dan membuat batasan baru bagi tambang uranium atau penambangan-penambangan lain, penebangan hutan, wisata, pembangunan atau apapun yang mereka mau," ujarnya, baru-baru ini.
"Ini akan benar-benar menjadi sebuah pukulan telak bagi Hutan Warisan Dunia secara global," tegas Senator Milne.
Senator dari Partai Liberal Tasmania Richard Colbeck mengatakan pemerintan akan terus melanjutkan rencananya. Kawasan ini mengandung area perkebunan dan kawasan yang sebelumnya telah ditebang.
Senator Colbeck mengatakan, seharusnya kawasan ini tidak dikategorikan sebagai Warisan Dunia dari dulu.
"Saya pikir warga Tasmania mengatakan pada saat pemilu federal bulan September lalu, dan sekali lagi pada saat pemilu tingkat negara bagian bulan Maret, bahwa mereka ingin memiliki kawasan hutan industri, mereka ingin menggunakan sumber alam Tasmania secara bijak, tetapi mereka juga menghargai dan ingin terus mempertahankan alam liarnya," ujarnya.
"Jadi saya pikir ada kesempatan untuk win-win sepenuhnya."
Komite Warisan Dunia akan menyerahkan draft keputusan mereka minggu ini.
Jurubicara Aliansi Perkayuan Tasmania Andrew Denman berharap status Warisan Dunia bagi kawasan ini bisa dicabut. Denman membuat perahu dari kayu yang khusus dan dia mengatakan kesepakatan hutan dan pemberian status Warisan Dunia memberikan tekanan bagi suplai kayu balok yang dia butuhkan.
"TFA (Tasmanian Forest Agreement) ini membawa akibat yang sangat buruk bagi sektor usaha perkayuan," jelasnya.
"Kami melihat suplai kayu telah turun besar-besaran, bahkan di atas 90 persen untuk beberapa jenis."
"Kami pun melihat naiknya harga sampai dua bahkan tiga kali lipat, semua karena kesepakatan politis untuk membatasi akses bagi sumber daya yang bekelanjutan."
"Jadi jika Warisan Dunia memutuskan untuk tidak menyetujui permintaan Pemerintah Federal untuk membuka lahan 74.000 hektar ini, jelas 15.600 hektar untuk perkayuan spesial ini tidak akan ada dan ini akan memiliki dampak bagi industri."
Vica Bayley dari Komunitas Alam Liar (Wilderness Society) merupakan seorang aktifis lingkungan yang menegosiasikan kesepakatan hutan dan dia ingin untuk perluasan Warisan Dunia tetap utuh.
"Industri ini telah direstrukturisasi, sektor kayu khusus juga harusnya mnenyesuaikan dan menerima perubahan ini," katanya.
"Ada banyak operator kayu spesial dan para pekerja di sektor ini yang mengatakan untuk tetap mempertahankan status Warisan Dunia dan Kesepakatan Hutan Tasmania, mari kerja dengan apa yang kita punya saja," tambah Bayley.
Para environmentalis sudah kembali memprotes pencabutan status Warisan Dunia ini.
Bayley mengatakan pencabutan status Warisan Dunia hutan ini akan menimbulkan lebih banyak protes.
"JIka hutan-hutan terlindung Warisan Dunia ini dicabut statusnya dan kemudian ditebang untuk kayu, jelas orang-orang kemudian akan berjuang untuk melindunginya."
"Tidak hanya di Tasmania, tapi seluruh Australia dan dunia. Dan bukan hanya oleh orang yang peduli status hutan tetapi juga atas pasar dan dari mana mereka mendapatkan suplai kayunya."
Para environmentalis ini akan ke Doha bulan depan untuk melobi Komite Warisan Dunia dalam membuat keputusan akhir mengenai hutan Tasmania.
Ikuti Whatsapp Channel Republika