Senin 19 May 2014 15:40 WIB

Gara-Gara Penghematan APBN , Rating PM Tony Abbott Anjlok

Red:
abc news
abc news

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pascapengumuman APBN 2014 pekan lalu, kini rating Tony Abbott anjlok ke titik terendah. Hanya 34 persen rakyat negara itu yang mendukungnya sebagai perdana menteri Australia. Nilai yang diperoleh Abbott  tertinggal 10 persen dibanding rating pemimpin oposisi, Bill Shorten yang mencapai 44 persen.

Demikian terungkap dalam hasil polling yang dirilis sejumlah media lokal di Australia, Senin (19/5). Baik polling yang dirilis di kelompok media Fairfax maupun News Corp, menunjukkan saat ini rakyat Australia lebih mendukung Shorten sebagai perdana menteri dibandingkan Abbott.

Dukungan pemilih terhadap Pemerintahan Koalisi Partai Liberal dan Nasional juga turun menjadi 44 persen dibandingkan dukungan ke Partai Buruh yang mencapai 56 persen. Atas pertanyaan mengenai kinerja perdana menteri, survei Nielsen menunjukkan hanya 34 persen yang mendukung upaya pemerintah menghemat APBN. Sedangkan 47 persen lainnya mendukung langkah-langkah yang dilakukan pihak oposisi.

Sementara rating ketidakpuasan atas PM Abbott meningkat menjadi 62 persen, naik 12 persen dibanding rating sebelumnya. Sebanyak 63 persen rakyat Australia juga menilai APBN 2014 tidak adil, 53 persen menyatakan APBN ini buruk bagi Australia dan hanya 42 persen yang menganggapnya baik bagi negara.

Sementara survei Newspoll menunjukkan jika pemilu dilaksanakan saat ini, maka pemimpin oposisi Bill Shorten yang lebih difavoritkan menjadi perdana menteri. Shorten memeroleh  dukungan pemilih sebesar 44 persen lebih besar dibanding  Tony Abbott yang hanya mencapai 34 persen.

Secara terpisah, kepada ABC PM Abbott mengatakan, Pemerintahan John Howard dahulu juga mengalami hal yang sama, yaitu anjloknya popularitas pascapengumuman APBN tahun 1996."Toh kami memang dipilih untuk membuat keputusan sulit dan berat namun diperlukan," tegas PM Abbott.

"Ada hal-hal yang berat dalam APBN kita, namun sangat diperlukan jika kita ingin mengendalikan utang-utang dan defisit yang ditinggalkan pemerintahan Partai Buruh," tambahnya.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement