REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Mantan pejabat sementara Perdana Menteri Thailand Niwattumrong Boonsongpaisan, bersama dengan 32 tokoh politik terkemuka lainnya, Kamis dibebaskan setelah ditahan selama tiga sampai tujuh hari.
Pribadi-pribadi itu termasuk mantan anggota parlemen dari Partai Pheu Thai dan Partai Demokrat serta para mantan menteri kabinet, dibebaskan dengan syarat mereka tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik untuk saat ini.
Mereka diambil dari berbagai kamp militer tak dikenal di provinsi-provinsi ke Klub Angkatan Darat di ibu kota Bangkok Kamis sore, menurut laporan Bangkok Post, Kamis.
Panglima Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Prayuth Chan-ocha, yang kemudian disahkan sebagai kepala Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO), menyatakan kudeta Kamis lalu, dan melakukan pemanggilan para tokoh, termasuk para politisi, akademisi, serta pengusaha.
Junta militer Thailand Rabu juga membebaskan beberapa pemimpin Front Persatuan untuk Demokrasi melawan Kediktatoran (UDD), atau "Baju Merah," yang telah ditahan selama tujuh hari.
Sementara mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra dikonfirmasi tidak berada di bawah tahanan rumah di Bangkok.
Dewan Nasional Ketentraman dan Ketertiban (NCPO) membebaskan Ketua UDD Jatuporn Prompan, Nuttawut Saikuar, Pracha Promnog, Virakarn Musigapong Weng Tojirakarn dan Thida Tavonseth.
Sementara itu, mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang dikonfirmasi tinggal di Bangkok dan tidak berada di bawah tahanan rumah, kata Bangkok Post Rabu mengutip sumber yang dapat dipercaya di NCPO.
Yingluck diperbolehkan untuk bepergian dengan bebas di negara ini, tetapi tidak meninggalkan Thailand, dan harus menginformasikan NCPO jika pergi ke luar Bangkok, kata sumber itu.
Yingluck dijebloskan dalam tahanan militer selama satu malam di Divisi 1, setelah melapor ke NCPO Jumat lalu berdasarkan permintaan junta militer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika