REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH-- Palestina mengatakan, Kamis, mereka akan maju ke Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah Israel mengumumkan rencana pembangunan 1.500 rumah baru sebagai reaksi atas pembentukan pemerintahan bersatu Palestina yang didukung Hamas.
Pemerintahan baru yang berisi para teknokrat itu mendapat pengakuan dari Uni Eropa dan Amerika Serikat namun Israel sendiri menyatakan akan memboikot apa yang disebutnya sebagai "pemerintahan teror" yang didukung oleh musuh Islamisnya.
Pengajuan proyek pembangunan perumahan itu dibuka oleh kementerian perumahan Israel semalam, hanya 48 jam setelah berlangsungnya pengambilan sumpah pemerintahan kesatuan. Pemerintahan bersatu Palestina dibentuk untuk mengakhiri tujuh tahun pemerintahan yang penuh persaingan di Tepi Barat dan Gaza.
Langkah Israel itu mengundang kemarahan besar dari Palestina, yang kemudian menyatakan akan menghadap ke Dewan Keamanan PBB dengan harapan bahwa Dewan akan mengeluarkan sebuah resolusi yang menentang pembangunan untuk pertama kalinya dalam lebih dari tiga tahun.
Sebanyak 400 dari 1.500 rumah akan dibangun di Yerusalem timur yang dicaplok Israel sementara sisanya akan dikerjakan di Tepi Barat yang diduduki Israel. "Saya menyambut baik keputusan bahwa Zionis memberikan tanggapan yang sesuai terhadap pembentukan pemerintahan teror Palestina," kata Menteri Perumahan Israel Uri Ariel.
Ariel menggambarkan pembangunan rumah-rumah baru itu baru sebatas langkah awal. Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan kepemimpinan Palestina akan meminta PBB melakukan intervensi agar Israel mempertanggungjawabkan langkah perluasan permukiman baru.
"Komite eksekutif PLO melihat peningkatan terbaru ini dengan sangat sungguh-sungguh dan akan melawannya dengan meminta perhatian Dewa Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menghentikan kekerasan serta memastikan pertanggungjawaban," ujarnya.
Terakhir kali PLO mengupayakan adanya resolusi Dewan Keamanan menentang pembangunan permukiman adalah pada Februari 2011, namun langkah yang sebenarnya mendapat dukungan luas itu diveto oleh Amerika Serikat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
