REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemimpin junta, yang mengambil alih kekuasaan di Thailand pada Mei, Jumat, mengatakan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk pada Agustus, pernyataan pertama mengenai tanggal pasti penyerahan kekuasaan di negara tersebut.
Jendral Prayuth Chan-ocha dalam pidatonya di depan perwira tinggi militer mengumumkan, penetapan tersebut merupakan bagian dari rencana tiga tahap, yaitu rujuk, pembentukan pemerintah dan pemilihan umum, yang akan digelar Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.
"Pemerintahan akan dibentuk pada Agustus, atau paling lambat September," kata Prayuth dalam pertemuan membahas anggaran nasional 2015.
Militer mengambil alih kekuasaan pada 22 Mei melalui kudeta tak berdarah setelah enam bulan unjuk rasa yang menghadapkan pendukung perdana menteri terguling Yingluck Shinawatra dengan penentangnya di Bangkok yang merupakan pendukung kerajaan.
Prayuth menekankan kembali dalam pidatonya bahwa rancangan konstitusi sementara akan dibuat dalam tempo tiga bulan. Dibutuhkan waktu setidaknya setahun untuk menggelar pemilihan umum baru.
"Dalam tiga bulan mendatang kami harus melakukan segala seuatunya dengan tepat, apakah itu terkait konstitusi ataupun hal lain. Semuanya untuk tahap pertama harus selesai Agustus," kata Prayuth.
Sejak mengambil alih kekuasaan, pihak militer membungkam pembangkang dan menahan sekitar 300 politisi, pegiat dan wartawan.
Banyak diantaranya terkait dengan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, yang dituding ikut mengatur dari luar negeri pemerintahan yang dipimpin adiknya, Yingluck Shinawatra.
Pada Kamis, polisi mendakwa tokoh aktivis Sombat Boonngamanong memicu kerusuhan, melanggar undang-undang siber dan menentang perintah junta. Ia melancarkan kampanye dalam jaringan yang mengajak warga untuk melakukan protes jalanan menentang kudeta.
Selama hampir satu dasawarsa Thailand terpecah belah antara pendukung Yingluck Shinawatra dan saudara lelakinya Thaksin Shinawatra yang digulingkan pada kudeta 2006.
Negara tersebut terpecah antara pendukung Thaksin di utara dan timurlaut dengan pendukung kerajaan yang berasal dari Bangkok yang melihat Thaksin dan kebijakannya merupakan ancaman bagi orde lama.
Pengadilan menyatakan Yingluck bersalah menyalahgunakan kekuasaan pada 7 Mei, saat menggeser kepala keamanan negara ke pos lain sehingga salah satu kerabatnya bisa mengambil keuntungan dari perpindahan posisi itu, dan memerintahkannya untuk turun setelah berlangsungnya protes selama berbulan-bulan untuk menggulingkan pemerintahan.
Pemimpin militer Prayuth mengatakan ia masuk untuk memulihkan ketertiban dan membuat perekonomian serta kesejahteraan petani sebagai prioritas.
Angkatan bersenjata Thailand mulai membayar ratusan ribu petani berdasar skema pembelian beras, salah satu kunci utama yang berhasil membawa Yingluck berkuasa pada 2011.
Prayuth mengatakan, militer tidak berencana untuk mempertahankan sistem itu.
"Hari ini, jika Anda tanyakan ke saya, tidak akan ada lagi skema beras. Namun apakah di masa depan nanti kita akan memilikinya, itu adalah dua hal yang berbeda," katanya.
Menurut pihak penentang, skema itu meninggalkan kerugian besar. Petani berhutang lebih dari 2,5 miliar dolar AS berdasar program itu, sebuah elemen kunci dalam sidsng pengadilan yang melengserkan Yingluck dari posisinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika