REPUBLIKA.CO.ID, MANILA --Pembahasan Hukum Dasar Bangsamoro mandek. Ini terjadi, ketika pembahasan antara pemerintah Filipina dan Komisi Transisi Bangsamoro (BTC) ada beberapa poin krusial yang belum menemukan titik temu.
Poin tersebut, menurut versi Manila, Badan Hukum Bangsamoro dapat menahan pengawasan politik, hukum dan diterima berbagai pemangku kepentingan, dan bangsa secara keseluruhan. "Kami tidak akan dan tidak bisa bergerak maju dalam peta-jalan menuju pembentukan Bangsamoro kecuali kita mengatasi tahap penting ini," kata Ketua tim perdamaian pemerintah Filipina, Miriam Coronel-Ferrer, seperti dilansir AFP, Selasa (22/7).
Setelah berbulan-bulan dikaji, kantor kepresidenan, mengembalikan draft ke BTC dengan banyak rekomendasi untuk memastikan bahwa semua ketentuannya adalah konstitusional sehingga ketika diteruskan ke Kongres. "Kami berharap MILF untuk memahami alasan-alasan atas komentar yang dibuat sebagai bagian dari proses pemeriksaan oleh Kantor Presiden," kata Coronel-Ferrer.
Dia mengakui bahwa baik GPH dan MILF ingin rancangan BBL disampaikan kepada Kongres sesegera mungkin. Tetapi dia menekankan pemerintah tidak bisa menggantikan secara tergesa-gesa dengan kehati-hatian.
"Apapun penundaan yang kita alami sekarang ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan lebih lanjut setelah RUU diserahkan kepada Kongres ... apa yang kita inginkan adalah draft yang dapat diterima bersama sebagai dua panel yang telah sepakat untuk diselesaikan. Kami meminta MILF untuk merenungkan bagaimana kita bisa sampai pada hal ini," kata Coronel-Ferrer.
BBL adalah hukum organik bagi pemerintah Bangsamoro yang membayangkan akan menggantikan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao pada tahun 2016. Bagian dari BBL merupakan bagian dari perjanjian komprehensif yang pemerintah Filipina dan MILF tandatangani pada Maret tahun ini untuk mengakhiri konflik bersenjata puluhan tahun di Filipina selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
