REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK-- Pemimpin junta militer Thailand Prayuth Chan-ocha (60 tahun) mendapat persetujuan Raja Bhumibol Adulyadej sebagai perdana menteri. Persetujuan itu datang setelah empat hari yang lalu parlemen memilihnya sebagai perdana menteri.

Sebanyak 191 dari 197 anggota dewan nasional yang didominasi militer memilih Prayuth sebagai perdana menteri. Dia menjadi satu-satunya kandidat perdana menteri. Persetujuan dari raja hanyalah formalitas. Pemerintahan sementara akan dibentuk beberapa pekan mendatang, meski kekuasaan akan tetap berada di tangan militer.

"Yang Mulia Raja menyetujui Jenderal Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri untuk memerintah negara ini sejak hari ini dan seterusnya," ujar Royal Gazette dalam pernyataannya di situs resmi, Senin (25/8).

Hari ini dia akan berpartisipasi dalam upacara pengesahan di markas militer di Bangkok. Prayuth adalah orang di balik kudeta militer pada 22 Mei lalu. Militer mengatakan pengambilalihan kekuasaan perlu dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah akibat unjuk rasa selama tujuh bulan menentang Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.

Prayuth merupakan tokoh kunci pada kudeta 2006 yang menggulingkan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Dia mengatakan akan membebaskan Thailand dari lingkaran setan ketidakstabilan politik. Dia akan pensiun dari militer pada September. Junta yang dikenal dengan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) berusaha menampilkan kesan positif dan adanya peningkatan ekonomi sejak kudeta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika