REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, Rabu (Kamis WIB) menjanjikan bahwa AS akan menyediakan akses yang lebih mudah terhadap informasi keuangan terkait pengeluaran federal sebagai bagian dari usaha global untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka.
"Pemerintah AS juga akan meningkatkan akses ke data keuangan federal, meningkatkan mutu layanan digital badan-badan federal AS, dan menguatkan hak privasi pasien dalam sistem kesehatan," kata Obama.
Obama menegaskan hal ini dalam pertemuan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
Berkaitan dengan hal itu Pemerintah AS akan meluncurkan portal USAspending.gov yang akan dikembangkan pada tahun depan. Obama menuturkan portal ini menyediakan akses yang lebih baik untuk melihat bagaimana uang pembayar pajak dibelanjakan oleh negara.
"Kolaborasi yang jujur dan terbuka antar masyarakat luas dalam waktu yang panjang, meskipun hal tersebut akan menciptakan sedikit ketidaknyamanan namun akan membuat negara lebih kuat dan lebih sukses," tuturnya.
Pemerintah AS menurut Obama harus responsif, transparan, bertanggung jawab, mengusahakan kemakmuran serta mencegah korupsi.
Walau begitu, Obama menyadari pelaksanaan pemerintahan yang terbuka ini tidak akan pernah terlaksana secara sempurna.
"Tidak ada negara yang bisa menjawab semua permasalahan. Tidak ada negara yang bisa mempraktikkan pemerintahan terbuka secara sempurna," ujar Obama.
"Open Government Partnership" (OGP) diluncurkan tiga tahun yang lalu untuk mengimplementasikan reformasi pemerintahan terbuka di seluruh dunia dan beranggotakan 64 negara.
Indonesia merupakan salah satu negara anggota OGP dan pada 2013 lalu diangkat menjadi "Lead Chair OGP" hingga 2014.
Pada 20 September 2011 Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulai sebuah gerakan Pemerintahan Terbuka Indonesia atau "Open Government Indonesia" (OGI) yang merupakan bagian dari gerakan global OGP.
Gerakan OGI dimaksudkan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif dan dipimpin oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
UKP4 ini membawahi sejumlah institusi pemerintah untuk memberikan akses kepada publik atas hak mereka baik data maupun informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika