REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Hanya beberapa jam berselang dari pengunduran diri menteri ekonomi, perdagangan dan industri Yuko Obuchi (40 tahun), Menteri Kehakiman Jepang Midori Matsushima 58 tahun) juga mengambil langkah yang sama, Senin (20/10).
Dilansir dari BBC, Senin, Matsushima dituduh oleh oposisi melanggar aturan pemilu. Pengunduran diri dua menteri perempuan dari kabinet merupakan kemunduran besar bagi Perdana Menteri Shinzo Abe yang ingin mendorong peran perempuan dalam politik dan ekonomi. Peran perempuan menjadi pilar utama kebijakan kebangkitan ekonomi pemerintah Jepang
Abe mengatakan dia bertanggung jawab atas penunjukan kedua menteri tersebut. Dia menambahkan pengganti menteri akan ditetapkan dalam beberapa hari.
"Saya minta maaf sebesar-besarnya pada masyarakat," ujar Abe dengan muram.
Saat ditanya apakah dia akan menggantikan Obuchi dan Matsushima dengan perempuan lain, Abe mengatakan dia akan memilih orang yang tepat. Agenda besar Abe terkait gender, termasuk mendorong perusahaan merekrut lebih banyak pegawai perempuan dan memperluas ruang ibu dan anak.
Langkah lain dilakukan untuk mendorong kesempatan yang lebih banyak dan baik bagi perempuan berpendidikan tinggi, tapi menganggur. Langkah tersebut sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi mengingat populasi Jepang yang menurun dan menua.
Obuchi adalah satu dari lima perempuan yang ditunjuk Abe untuk bergabung di kabinetnya dalam reshuffle bulan lalu. Putri mantan perdana menteri itu digadang-gadang mampu menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang di masa mendatang.
Obuchi mundur karena dugaan penyalahgunaan dana kampanye ribuan dolar AS yang dilakukan stafnya. Anggota Partai Demokratis Liberal tersebut tidak mengakui dugaan itu.
Pengunduran diri Matsushima diumumkan oleh Abe. NHK mengatakan Matsushima telah membagikan kipas kertas atau uchiwa dalam bahasa Jepang. Kipas itu berisi kebijakannya di sebuah festival di daerah pemilihannya sebagai pencitraan.
Matsushima juga menghadapi keluhan karena menempati rumah dinas dan menempatkan penjaga keamanan di kediaman pribadinya di pusat kota Tokyo.
Partai Demokratis yang merupakan oposisi mengajukan tuntutan hukum kepadanya, Jumat pekan lalu dan menuntut dia mundur dari jabatannya. Partai itu mengatakan tindakan Matsushima melanggar undang-undang pemilu dan penggunaan dana politis.
Menteri perempuan lain juga bukannya tanpa masalah. Menteri yang bertanggung jawab atas masalah penculikan Korea Utara Eriko Yamatani dalam sebuah foto terlihat berpose bersama anggota kelompok ultranasionalis yang menyampaikan pidato kebencian terhadap komunitas etnis Korea Jepang.
Skandal pendanaan politik adalah masalah kronis di Jepang. Hadiah kepada konstituen dilarang untuk mencegah pembelian suara.
"Aturan-aturan ini diterapkan karena pembelian suara menggunakan hadiah sangat umum di Jepang ," kata Koichi Nakano, seorang profesor politik di Universitas Sophia di Tokyo.
Pemberian hadiah dan sejumlah uang adalah tuduhan yang relatif sepele dibandingkan dengan catatan pemerintah sebelumnya. Nakano mengatakan aturan tersebut terkenal dan kemungkinan pelanggaran oleh menteri kehakiman bukanlah hal yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
