REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Petro Poroshenko akan memimpin pertemuan dengan kepala keamanan untuk membahas pemilihan umum yang digelar separatis di Ukraina timur, Selasa (4/11). Pemerintah Kiev menyebut pemilu sebagai lelucon.

Dalam sebuah siaran televisi, Poroshenko mengatakan pemungutan suara pada Ahad di bagian negara Luhansk dan Donetsk dapat merusak seluruh proses perdamaian. Dua pemimpin dua daerah tersebut telah dipilih dan akan dilantik pada Selasa.

Barat mengatakan pemilu tersebut ilegal namun Rusia mendukungnya. Poroshenko mengatakan pemilu di Donetsk dan Luhansk tidak mencerminkan keinginan pemilih. Ia menekankan Ukraina tidak akan mengakui pemilu tersebut.

Poroshenko juga mengatakan pemilu telah melanggar perjanjian Minsk yang disepakati pada September. Pertemuan pada Selasa akan dihadiri oleh Dewan Keamanan dan Pertahanan Ukraina untuk mengusulkan penghapusan hukum pemberian pemerintahan sendiri khusus ke daerah-daerah yang dikuasai pemberontak.

Ini merupakan bagian yang telah disetujui oleh Kiev sebagai bagian dari proses perdamaian. Ukraina dan Barat selalu bersikeras bahwa wilayah pemberontak harus mematuhi kesepakatan Minsk dan mengadakan pemilihan lokal di bawah hukum Ukraina pada bulan Desember.

Senin, AS mengatakan pemilu yang diselenggarakan pada Ahad oleh separatis pro Rusia di beberapa bagian Donetsk dan Luhansk tidak sah. Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Bernadette Meehan menambahkan bahwa Washington prihatin dengan pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia yang berusaha untuk melegitimasi pemilu palsu ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika