REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Selain kematian dan penderitaan yang diakibatkan oleh Ebola, wabah penyakit itu di Afrika Barat sangat membebani kemampuan fiskal pemerintah. Ebola juga memberikan dampak pada terhambatnya pembangunan jangka panjang di wilayah tersebut. Apalagi banyak negara di wilayah tersebut masih belum pulih dari bertahun-tahun konflik dan ketidak-stabilan.

Menurut badan pembangunan PBB di dalam studi terkininya pada Rabu (5/11 mengatakan wabah Ebola merusak kemampuan banyak pemerintahan di Afrika Barat. Wabah itu telah membuat negara-negara tersebut terlibat hutang dalam dan luar negeri yang bisa membuat mereka terjerat dan ketergantungan.

"Kita perlu memastikan bahwa wabah Ebola tak mengakibatkan keambrukan sosial-ekonomi," kata Abdoulaye Mar Dieye, Direkrot Biro Regional UNDP Urusan Afrika, di dalam satu siaran pers.

"Krisis ini sudah merenggut korban. Anggaran untuk penanaman modal dan membangun infrastruktur seperti kesehatan dan pendidikan banyak dikurangi untuk penanganan wabah tersebut," katanya.

Secara keseluruhan, Pemerintah Guinea, Liberia dan Sierra Leone mengalami kekurangan 328 juta dolar AS untuk bisa berfungsi di tingkat pra-krisis, kata studi tersebut. Jurang pemisah disebabkan oleh peningkatan pengeluaran guna menanggulangi krisis Ebola dan keregangan fiskal akibat melambatnya kegiatan ekonomi seperti pariwisata, pertambangan dan perdagangan.

Akibat Ebola, pengeluaran pemerintah telah naik sebanyak 30 persen di semua ketiga negara tersebut dan defisit fiskal pun meningkat, kata studi itu.

Selain itu, Liberia harus mengorbankan pembangunan prasaran bernilai 20 juta dolar AS dan Sierra Leone kehilangan 16 juta dolar sejak awal krisis tersebut. Guinea baru saja mengubah anggarannya untuk menghadapi kenyataan baru 'serangan' ebola.

Akibat keregangan keuangan itu, ketiga negara tersebut kembali melakukan pinjaman dalam negeri dan internasional dan sudah menerima paket keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia

Ikuti Whatsapp Channel Republika