REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Ukraina dan pemberontak pro-Rusia mengatakan, bahwa mereka telah sepakat untuk menghentikan pertempuran di semua wilayah perang bagian timur pada 9 Desember berdasarkan perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Kremlin.
Presiden Petro Poroshenko mengatakan ketentuan gencatan senjata yang baru sudah termasuk di dalam kesepakatan damai sebelumnya, yang dicapai dengan bantuan perwakilan Eropa di ibu kota negara Belarusia, Minsk, pada September.
Namun pada saat itu, Perjanjian Minsk yang dipublikasikan tidak menyebut-nyebut soal tanggal spesifik bagi kedua belah pihak untuk meletakkan senjata mereka.
Poroshenko mengatakan Kiev sudah mempersiapkan langkah-langkah yang akan memastikan diterapkannya Perjanjian Minsk terkait Hari Hening yang akan jatuh pada 9 Desember.
Seorang sumber pada kantor Poroshenko mengatakan kepada AFP, Jumat (5/12) bahwa pernyataan presiden itu berarti Ukraina akan mulai menarik persenjataan beratnya dari garis depan wilayah pertempuran di daerah timur pada 10 Desember, sejauh para separatis juga menjalankan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran.
Ketua parlemen Republik Rakyat Donetsk yang memproklamasikan diri secara sepihak membenarkan bahwa gencatan senjata merupakan bagian dari kesepakatan Minsk.
"Kelompok (Minsk), yang termasuk pejabat-pejabat militer kami dan Ukraina serta para mediator OSCE dan Rusia, telah sepakat untuk menghentikan pertempuran pada 9 Desember," kata ketua parlemen Andrei Purgin kepada kantor berita negara Rusia, RIA Novosti.
Namun, Purgin menolak untuk mengatakan apakah menurutnya perjanjian itu akan dapat mengakhiri peperangan yang telah menewaskan 4.300 orang selama delapan bulan itu.
Para pengamat telah memperkirakan bahwa gencatan senjata pada September langsung berjalan secara efektif dan tidak ada indikasi sebelumya bahwa permusuhan akan berakhir pada Desember.
Beberapa kesepakatan soal gencatan senjata, yang diumumkan selama berlangsungnya perang, telah dilanggar dalam waktu beberapa hari saja, baik oleh para pemberontak maupun tentara Ukraina yang menolak mematuhi pemimpin-pemimpin politik mereka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika