REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG JAYA -- Wakil Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan pihaknya mengambil alih masalah banjir selama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tidak di tempat, Jumat (26/12).
"Jangan khawatir, saya mengambil alih posisi ketika PM tidak ada," katanya, dikutip AsiaOne. Menurutnya, pemerintah akan berusaha mengendalikan situasi. Muhyiddin meyakinkan bahwa ia terus berkomunikasi dengan Najib untuk mengatur krisis.
Meski banjir dianggap sebagai yang paling parah, ia mengatakan belum perlu mendeklarasikannya sebagai keadaan darurat. Menurutnya, listrik belum mati total dan pengungsi belum mencapai ratusan ribu orang.
Meskipun keadaan darurat terpaksa diumumkan, tambahnya, yang paling penting adalah respon bantuan dan memastikan keselamatan orang-orang. Distribusi pasokan bantuan juga menjadi fokus utama.
Menurut Muhyiddin, pemerintah akan memobilisasi semua aset, baik aset pribadi maupun pemerintah untuk membantu masyarakat jika banjir semakin parah.
Jika semua aset dimobilisasi, saya akan mengirim helikopter pribadi dan mengontak agen pribadi untuk membantu," ujarnya.
Dia mengaku, selalu mendapat kabar perkembangan terbaru dari Dewan Keamanan Nasional. "Saya jamin kita akan menggunakan semua yang dibutuhkan untuk menyelamatkan banyak orang," katanya.
Muhyiddin mendesak masyarakat untuk tidak menyebarkan berita bohong atau tidak jelas. Pasalnya, hal tersebut malah menyebabkan masyarakat panik. Ia mengatakan akan mengunjungi Pengkalan Chepa, Kuala Terengganu dan Kuantan jika pesawat tak bisa mencapai pulau Kelantan.
Media lokal mengatakan banjir kali ini merupakan yang terparah dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 90 ribu orang telah dievakuasi pada 25 Desember lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
