REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik Australia-Indonesia terus meruncing menyusul pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang mengungkit kembali bantuan negaranya kepada Indonesia pada 2004 lalu saat terjadi musibah Tsunami
Ketua John Caine Center (JCC) Najib Atamimi mengatakan pernyataan itu tak lain keluar atas kegalauan yang dialami Abbott di tengah menurunnya popularitasnya di Australia.
Dalam acara bertajuk Penyebab dan Penanggulangan Bahaya Narkoba yang digelar JCC di Hotel Mulia, Jakarta, Atamimi menilai hubungan baik antara Indonesia dan Australia harus dijaga. Ia mengatakan bantuan yang diberikan pemerintah Australia pada saat itu terhadap Indonesia tidak pantas dikaitkan dalam masalah eksekusi mati ini.
"Jangan sampai kebencian masyarakat Indonesia terhadap Australia muncul lantaran pernyataan Abbott tersebut," ujarnya, Senin (23/2).
Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana menilai Abbott tidak layak mengorek kembali bantuan yang sudah diberikan kepada Indonesia. Memang, kata Tjipta, Australia berperan besar bagi Indonesia, termasuk membantu kemerdekaan Indonesia dengan memboikot kapal Belanda.
Namun, ia meminta Australia perlu melihat juga peran Indonesia bagi negaranya dimana negeri Kanguru itu merupakan pengeskpor daging sapi terbesar di Indonesia. Ia menilai kerja sama kedua belah pihak seharusnya saling menguntungkan.
Soal eksekusi mati, Tjipto menilai sudah masuk ke ranah hukum. Negara manapun tak boleh ikut campur atau mengintervensi keputusan pemerintah setempat.
Selain Australia, ia juga meminta Brasil dan Belanda serta negara lain yang warganya akan dieksekusi mati menghormati hukum di Indonesia. Ia memandang kerasnya desakan pemerintah Australia kemungkinan didasari oleh pemberian grasi kepada Corby oleh SBY dan juga saat era Soeharto
Tjipto meminta Abbott tidak mengeluarkan ancaman-ancaman untuk kembali menaikkan popularitasnya di mata warganya.
"Karena Abbott tidak lagi populer, maka dia gunakan eksekusi mati untuk naikkan kembali popularitasnya."
Ikuti Whatsapp Channel Republika