REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Pemerintah Republik Indonesia dan Turki bekerja sama dalam mengatasi radikalisasi agama terutama terkait dengan fenomena sejumlah orang yang bergabung dengan gerakan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).
"Pertemuan dengan Turki membicarakan tentang bagaimana kita secara bersama-sama dalam menghadapi radikalisasi," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Tokyo, Jepang, Ahad (15/3).
Sebagaimana diketahui, saat Wapres mengikuti perhelatan Konferensi PBB ke-3 tentang Pengurangan Risiko Bencana di Sendai, Jepang, Sabtu (14/3), dirinya menemui sejumlah pejabat tinggi dari negara lain seperti Turki. Wapres mengemukakan, hal yang dibahas adalah mengenai kerja sama keamanan hingga saling tukar-menuar informasi, termasuk bersinergi dalam hal membantu gelombang pengungsi akibat serangan ISIS.
"Radikalisme harus dapat kita atasi bersama-sama," katanya dan menambahkan, saat ini diperkirakan terdapat sekitar 500 warga negara Indonesia yang pergi ke wilayah yang dikuasai ISIS. Jusuf Kalla mengingatkan bahwa potensi bahaya yang dapat terjadi antara lain bila orang-orang yang telah diradikalisasi kembali lagi ke negaranya masing-masing seperti ke Indonesia.
Untuk itu, pemerintah juga telah sepakat untuk membentuk pusat pemikiran Islam moderat sebagai upaya guna menanggulangi pemikiran yang radikal.
Wapres juga mengatakan bakal ada pertemuan lanjutan dengan Kepala Negara Turki, Tayyip Erdogan.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan pemerintah RI akan mengirim tim keamanan gabungan untuk menginvestigasi lebih dalam terkait motif enam belas WNI yang ditangkap otoritas Turki di wilayah perbatasan dengan Suriah.
"Pemerintah akan kirim tim keamanan ke Turki untuk menginvestigasi lebih dalam tujuan mereka dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pihak keamanan Turki," kata Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat (13/3).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
