REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim gabungan Polri masih bernegosiasi dengan otoritas Turki agar diizinkan untuk menginterogasi secara langsung keenam belas WNI yang ditahan pihak Turki. "Kita sedang bernegosiasi agar minimal mereka (para WNI) bisa diperiksa oleh kita," kata Kadivhumas Polri Brigjen Anton Charliyan, di Jakarta, Rabu (18/3).
Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Luar Negeri serta Badan Intelijen Negara (BIN) telah memberangkatkan perwakilannya ke Turki untuk menyelidiki motivasi dan sponsor keberangkatan 16 WNI yang ditangkap di Turki tersebut.
Menurut dia, tim belum bisa memeriksa belasan WNI itu secara langsung karena terkendala birokrasi pemerintahan Turki. Kendati demikian, Anton memastikan keenam belas WNI tersebut dalam keadaan sehat. "Menurut laporan sementara tim di sana, keenam belas orang itu sehat, tidak ada indikasi sakit," imbuhnya.
Terkait pasal yang akan digunakan untuk menjerat 16 WNI tersebut, pihaknya belum bisa memastikan. "Tergantung hasil pemeriksaan. Kalau mereka sudah bergabung dengan tentara (ISIS) di sana, mereka bisa kena pasal. Kalau belum, maka harus dianalisis lebih dalam," katanya.
Keenam belas WNI itu ditangkap pihak keamanan Turki ketika hendak menuju Suriah. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian. Sementara terkait 16 WNI yang memisahkan diri dari rombongan Smailing Tour, pihaknya belum mendapatkan informasi tentang keberadaan rombongan tersebut. "Belum ada info tentang keberadaan mereka," katanya.
Ada dua kelompok WNI yang berbeda yang kini berada di Turki. Kelompok pertama adalah 16 orang WNI yang ikut dalam tur wisata yakni kelompok yang berangkat ke Turki bersama rombongan agen perjalanan wisata pada 24 Februari 2015.
Namun, saat jadwal kepulangan ke Indonesia tanggal 4 Maret, mereka tidak ikut pulang ke Indonesia dan memisahkan diri dari rombongan. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok baru yang ditangkap pada 4 Maret 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika