REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Sinyal bagus dalam perdagangan bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Australia. Kondisi ini terjadi menyusul persetujuan yang dilakukan pejabat Kementerian Perdagangan Indonesia dalam meningkat baru-baru inikan investasi dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Internasional, Bachrul Chairi, mengatakan, pejabat berwenang akan mengamati semua posisi selama dua bulan ke depan, dan menyusun perjanjian agar negosiasi perdagangan dapat dilanjutkan.
"Akses kami ke pasar tersebut terhambat atau terbatas. Jadi kami harus meningkatkan upaya negosiasi," sebutnya.
Australia adalah salah satu dari beberapa negara yang masuk dalam target kerjasama khusus Indonesia. Ada Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif di antara keduanya, yang telah terhenti.
Ini adalah perjanjian yang dialokasikan oleh komunitas bisnis di Australia sebagai salah satu yang lebih penting untuk dilanjutkan kembali.
"Ini bukan hanya tentang perdagangan bilateral, tetapi kemitraan untuk bergabung dengan perusahaan Australia dan Indonesia. Untuk bekerja sama, berkolaborasi, dan menjual barang-barang ke negara-negara lain," jelas Bryan Clark dari Kamar Dagang dan Industri Australia (ACCI).
Ketegangan di antara kedua negara karena rencana eksekusi dua terpidana mati Australia telah, kembali, menunjukkan betapa mudahnya hubungan bilateral bisa terhambat.
Kepentingan bisnis di kedua negara, secara diam-diam, terus menjaga hubungan, akan tetapi mengakui bahwa ada dampak yang muncul pada proyek yang melibatkan instansi pemerintah.
Para pejabat mengatakan, mereka ingin segera melanjutkan pembicaraan tetapi itu akan melibatkan peran serta beberapa negara lain di kawasan, khususnya di kawasan ASEAN yang tengah bergeser ke zona perdagangan bebas.
Belum diketahui berapa lama lagi pembicaraan dengan Australia akan terjadi, namun sejauh ini, persetujuan Kementerian Perdagangan Indonesia dipandang sebagai tanda yang menggembirakan.
"Menurut laporan ini, hal itu adalah berita yang sangat baik dan Indonesia harus kembali disambut ke arena perdagangan internasional, dan didukung dalam upaya mereka untuk meningkatkan liberisasi perdagangan dan pasar," ungkap Bryan.
Masih ada ketidakpastian di sektor internasional tentang apa yang bisa dicapai Presiden Joko Widodo di tengah situasi Parlemen yang berlawanan dengan dirinya. Termasuk langkah-langkah yang ia lakukan baru-baru ini lebih terlihat sebagai nasionalisme ekonomi ketimbang membuka Indonesia ke kompetisi internasional.
Meski demikian, menurut Bachrul Chairi dari Kementerian Perdagangan Indonesia, ada pemahaman bahwa, saat ini, keterlibatan dalam hubungan bilateral asing sungguh rendah, dan lebih banyak aktivitas bisnis perlu dilakukan.
"Ini indikasi yang sangat baik bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis dan siap untuk terlibat dan menjadi bagian dari pasar global," katanya.
Perjanjian dengan Australia dipandang sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan dua arah senilai 15 miliar dolar (atau sekitar Rp 150 triliun), level yang dipandang cukup rendah mengingat kedekatan kedua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika