Selasa 24 Mar 2015 13:08 WIB

Rusia Bandingkan Kasus Crimea dengan Malvinas

Pulau Falkland yang dipersengketakan Inggris dan Argentina. Argentina menyebut pulau itu, Pulau Malvinas
Pulau Falkland yang dipersengketakan Inggris dan Argentina. Argentina menyebut pulau itu, Pulau Malvinas

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW-- Rusia menganggap lebih berhak atas Krimea daripada Inggris terhadap kepulauan Malvinas, kata anggota utama parlemen Rusia pada Ahad (22/3) saat London mengecam pencaplokan tidak sah Moskow atas semenanjung itu.

"Perhatikan London, Krimea memiliki jauh lebih banyak alasan untuk berada di Rusia daripada Malvinas harus menjadi bagian dari Inggris," kata Alexei Pushkov, kepala panitia urusan luar negeri parlemen Rusia di Twitter.

Anggota parlemen lantang itu menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond, yang sebelumnya mengutuk pelanggaran mencolok Rusia atas Ukraina dan hukum antarbangsa dalam merebut Krimea pada tahun lalu.

Argentina mengakui Kepulauan Malvinas, yang terletak 500 kilometer di lepas pantainya di Atlantik Selatan, berjarak sekitar 14 ribu kilometer dari London. Kepulauan itu dijajah Inggris sejak 1833, meskipun terjadi serbuan singkat Argentina pada 1982, yang memicu perang dengan lebih dari 900 orang tewas.

Penduduk kepulauan pada umumnya memilih tetap menjadi wilayah luar negeri Inggris dalam penentuan pendapat pada 2013. Tak lama sesudah Rusia menguasai Krimea, Presiden Argentina Cristina Kirchner menyatakan perampasan wilayah itu tidak lebih diterima daripada penguasaan Inggris atas kepulauan tersebut.

"Malvinas selalu milik Argentina. Krimea dulu milik Uni Soviet dan kemudian diberikan oleh (mantan pemimpin Soviet Nikita) Khrushchev ke Ukraina," jelasnya.

Rusia pada pekan lalu menawarkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa rancangan resolusi, yang meminta Kiev segera mulai berunding dengan pemberontak soal pemilihan umum di daerah benteng mereka di Ukraina timur.

Rancangan Rusia itu mengutip perjanjian perdamaian pada Februari, yaitu memberikan ruang bagi pembahasan dan perjanjian mengenai masalah berkaitan dengan pemilihan umum di wilayah tertentu di Donetsk dan Lugansk.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement