REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai banyaknya proyek infrastruktur yang ditawarkan ke pihak luar negeri tidak berarti menjual bangsa.
Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, dana investasi asing merupakan pelengkap sumber dana pembangunan karena tidak mungkin ditanggung pemerintah. Sebab, dana pemerintah tidak cukup membiayai keseluruhan proyek infrastruktur yang dibangun.
"Selain itu dalam pembangunan proyek infrastruktur, BUMN berada di depan. Infrastruktur yang dibangun juga dimiliki Indonesia, tidak dibawa pulang ke luar negeri," kata Franky dalam siaran pers, Jumat (26/3).
Oleh sebab itu, Franky mengapresiasi komitmen Presiden Xi Jinping untuk mendorong investasi China ke Indonesia.
Menurutnya komitmen Presiden China tersebut dapat mendukung upaya untuk mendorong kenaikan realisasi investasi China ke Indonesia yang saat ini relatif rendah dibandingkan rencana yang masuk.
"Komitmen yang disampaikan Presiden Xi Jinping sejalan dengan fokus pemerintah yang saat ini berfokus meningkatkan realisasi berbagai komitmen investasi dari China. Melalui komitmen yang disampaikan langsung terhadap Presiden Jokowi, kami berharap berbagai komitmen selama ini yang telah disampaikan sebelumnya," jelas Franky.
Data BKPM menunjukkan rasio investasi China ke Indonesia periode 2005-2014 hanya sebesar 7 persen, lebih rendah dibandingkan Jepang sebesar 65 persen atau Singapura sebesar 40 persen.
Menurut Franky, tren rencana dan realisasi investasi semakin meningkat. Franky optimis hal tersebut dapat dilakukan melihat tren realisasi investasi China yang semakin meningkat. Data BKPM menunjukkan realisasi investasi China tahun 2014 mencapai 800 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 297 juta dolar AS.
Sementara rencana investasi dari China yang sudah masuk ke BKPM per Oktober 2104 sampai 19 Maret 2015 tercatat sebesar 13,66 miliar dolar AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
