REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putri Anwar Ibrahim, tokoh oposisi Malaysia, Nurul Izzah mengunjungi sekretariat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) hari ini, Sabtu (4/4). Kedatangan Izzah tersebut untuk memperjuangkan demokrasi di negaranya.
Izzah menilai, sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sistem demokrasi lebih baik dan maju dibanding Malaysia. Oleh karena itu, melalui KontraS, ia berusaha untuk menggalang bantuan dari Indonesia, terutama pemerintah.
"Ini kesinambungan dari pengeratan hubungan dengan stakeholder yang lain. Bukan hanya hubungan government to government yang penting. Kita serumpun juga harus tahu kalau Indonesia jadi inspirasi di Malaysia," kata Izzah di Sekretariat KontraS, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (4/4).
Izzah mengatakan, hampir 200 orang di Malaysia ditangkap sejak pemilu 2013 karena menyuarakan suara yang berbeda atau mengkritik pemerintah. Mulai dari aktivis, kartunis, awak media, mahasiswa, akademisi hingga anggota parlemen dari koalisi oposisi ditahan tanpa dasar yang jelas. Termasuk ayahnya yang dipenjara karena tuduhan melakukan sodomi. Kasus tersebut, lanjutnya, hanya merupakan salah satu kriminalisasi terhadap suara oposisi Malaysia.
"Ini bukan tentang Anwar Ibrahim. Anwar ini simbol. Kalau kita tidak bersuara memastikan hak rakyat tidak terbela, tidak ditangani maka kita akan kehilangan kesempatan Malaysia jadi negara yang demokratik, adil dan multi kultural," ujarnya.
Putri pertama Anwar Ibrahim tersebut mengatakan, rakyat Malaysia telah memperjuangkan demokratisasi sejak 1968. Saat ini, lanjutnya, rakyat masih menunggu adanya peralihan kekuasaan di Malaysia. Ia menambahkan, rakyat Malaysia menginginkan reformasi seperti yang terjadi di Indonesia.
"Dalam 17 tahun (sejak 1998), Indonesia telah jauh ke depan (dalam demokrasi), sedangkan kami masih menunggu waktu untuk masa depan yang lebih baik," kata anggota parlemen sekaligus wakil ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) itu.
"Posisi Indonesia tidak dapat dinafikan sebagai negara terbesar di ASEAN dan civil movement di Indonesia juga tidak bisa dinafikan," ujarnya lagi.
Sementara itu, Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, dukungan tersebut bukan hanya karena momentum Anwar Ibrahim yang dikriminalisasi. Namun, dukungan tersebut diberikan demi demokratisasi yang lebih baik di Malaysia.
"KontraS akan mendesak pemerintah Indonesia lebih tegas terbuka mengeluarkan pernyataan dan kebijakan yang sifatnya tuntutan. Misalnya, dalam rangka ASEAN, dengan meminta standar HAM benar-benar diimplementasikan di seluruh negara, termasuk di Malaysia. KAA (Konferensi Asia Afrika) juga bisa. Atau hubungan bilateral lain," kata Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika