REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Menteri Pertanian Australia, Barnaby Joyce mengatakan banyak warga Australia yang sebenarnya masih mendukung pelaksanaan hukuman mati. Oleh karena itu Ia mendesak digelarnya "diskusi' mengenai hukuman mati di Australia menyusul telah dieksekusi matinya dua warga Australia yang menjadi terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran oleh regu tembak Indonesia.
Disaat banyak warga Australia berduka atas kematian dua warga Australia yang dieksekusi mati oleh regu tembak Indonesia di tengah hutan di Indonesia, Menteri Pertanian Australia mendesak digelarnya ‘diskusi’ mengenai hukuman mati di Australia.
Menteri Pertanian Federal Australia, Barnaby Joyce mengatakan kepada program Lateline ABC banyak warga Australia yang sebenarnya tetap mendukung hukuman mati. "Saya banyak didatangi warga yang mengatakan, mungkin it pandangan Anda, tapi Anda tidak mendukung hukuman mati tapi pendapat kami tidak demikian,” ujarnya baru-baru ini.
Barnaby Joyce mengaku terkejut dengan pendapat semacam itu, Ia menambahkan: "Saya jadi berpikir bahwa kita sering membahas hukuman mati yang dilakukan dinegara orang lain, maka kita juga perlu melakukan pembahasan serupa di dalam negeri,” katanya.
Pandangan ini mengemuka menyusul pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott dan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang mengisyaratkan akan melakukan respon diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menyikapi eksekusi mati, termasuk didalamnya opsi "menarik" duta besar, Ian Grigson dari Jakarta untuk konsultasi.
"Keputusan semacam itu sangat tidak biasa, dan memang belum pernah terjadi sebelumnya, memanggil pulang Duta Besar,” kata Abbott.
"Jadi saya tidak bermaksud mengecilkan daya tarik dari apa yang kita lakukan ,”
Tapi rekan kabinetnya Barnaby Joyce tampaknya mengecilkan langkah diplomatik.
"Saya tidak berpikir itu adalah kasus penarikan duta besar, Saya pikir itu hanya istilah teknis untuk memanggil pulang duta besar guna melakukan konsultasi."
Joyce telah bekerja untuk membangun kembali perdagangan ternak hidup dengan Indonesia sejak menjadi Menteri Pertanian.
Namun demikian, dia menolak untuk mengesampingkan kemungkinan Indonesia akan mengurangi impor sapi sebagai pembalasan atas langkah diplomatik Australia.
"Itu sepenuhnya kuasa pemerintah Indonesia," katanya.
"Mereka adalah bangsa yang berdaulat. Mereka demokrasi."
Indonesia merupakan mitra dagang ke-12 terbesar Australia.
Tiga tahun terakhir telah tercapai sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan Australia baik dimasa Pemerintahan Partai Buruh maupun koalisi yang dikenal dengan sebutan Kemitraan Ekonomi Komprehensif.
Ada gerakan bipartisan di Canberra yang hendak menjadikan Indonesia sebagai mitra ke -10 terbesar Australia.
Ikuti Whatsapp Channel RepublikaDisclaimer:
Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan ABC News (Australian Broadcasting Corporation). Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab ABC News (Australian Broadcasting Corporation).
Advertisement
