Amerika Serikat akan menambah kekuatan militernya di Asia untuk membatasi "pengaruh destabilisasi" China. Caranya, dengan menempatkan pesawat-pesawat pembom jenis B-1 di pangkalan militer mereka di Darwin, Australia. Namun PM Tony Abbott membantah hal itu.
Langkah strategis ini, menurut pejabat Departemen Pertahanan AS, merupakan bagian rencana Pemerintahan Obama guna memastikan "kebebasan pelayaran" di Laut China Selatan.
Asisten Menteri Pertahanan AS David Shear dalam rapat di Kongres menyebutkan, AS akan menambah aset militernya di Australia. "Kita akan menambah kekuatan termasuk mengirim pesawat pembom B-1 dan pesawat pengintai," ujarnya.
Kantor Menteri Pertahanan Australia Kevin Andrews dalam pernyataannya membenarkan telah dihubungi pihak AS mengenai rencana ini.
Namun PM Tony Abbott, Jumat (15/4), menyatakan pesawat-pesawat B-1 yang canggih tersebut tidak akan ditempatkan di Australia.
Hal itu dibenarkan oleh Pentago, yang menjelaskan bahwa pernyataan David Shear tidak tepat.
PM Abbott mengatakan, "Saya diberitahu bahwa pejabat itu salah bicara dan AS tidak memiliki rencana untuk menempatkan pesawat-pesawat B-1 di pangkalan di Australia."
David Shear sebelumnya menjelaskan pesawat-pesawat pembom B-1 merupakan tulang punggung kekuatan pesawat pembom jarak jauh yang dimiliki negara itu.
Pesawat jenis ini memiliki kapasitas mengangkut 84 buah bom ukuran masing-masing 500 pound dengan tujuan dimana pun dan kapan pun di seluruh dunia.
Saat ini pesawat B-1 dipergunakan dalam misi pengeboman sasaran-sasaran ISIS di Irak dan Suriah.
Shear menjelaskan pengiriman kekuatan militer ini dibarengi dengan penempatan marinir AS di Darwin setelah mereka meninggalkan pangkalannya di Jepang.
Rapat di Kongres AS ini diadakan menanggapi langkah China menduduki dan membangun pulau karang di Laut China Selatan termasuk membangun landasan pacu pesawat terbang.
Langkah AS mengirim pesawat-pesawat B-1 ke Australia ini memicu reaksi keras dari China.
"Kami meminta AS memberi penjelasan mengenai hal ini. China selama selalu mendukung kebebasan pelayaran di Laut China Selatan," kata seorang juru bicara Deplu China.
"Namun kebebasan pelayaran bukan berarti kapal perang dan pesawat militer bisa memsuki wilayah udara dan perairan negara lain semau-maunya," tambahnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
