REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, mengeluarkan larangan penggunaan lambang Soviet dan propaganda zaman komunis. Meski memicu kecaman keras dari Rusia, parlemen tetap menyetujui larangan itu pada bulan lalu.
Hukum itu melarang lambang Soviet, mengutuk rezim komunis, membuka arsip layanan khusus Soviet dan secara resmi mengakui peran kelompok nasionalis, yang berjuang untuk kemerdekaan Ukraina pada pertengahan abad 20. Selain membuat marah Rusia, langkah-langkah itu juga memperburuk ketegangan dengan pemberontak pro-Moskow di Ukraina timur setelah parlemen menyetujui peraturan itu.
Paket undang-undang itu melarang bendera Soviet dan berarti patung Lenin era-Soviet harus dihancurkan serta lapangan kota di seluruh penjuru negara berpenduduk 45 juta orang itu harus diganti namanya. Hukum itu juga melarang propaganda Nazi di republik bekas Soviet.
Kelompok nasionalis yang diakui oleh hukum cenderung pada kelompok Nazi Jerman untuk beberapa waktu sebelum memerangi mereka serta Uni Soviet. Mereka sering dicela di Rusia sebagai 'fasis' nasionalis garis keras.
Sejak April 2014, pasukan Ukraina telah memerangi kelompok separatis pro-Rusia di timur Ukraina dalam upaya untuk mencegah pemisahan diri Wilayah Donetsk dan Lugansk yang berbahasa Rusia. Negara Barat dan Kiev telah menuduh Kremlin menghasut pemberontakan dan mendukung milisi dengan persenjataan, dana dan pasukan. Moskow telah membantah klaim itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika