REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengajukan persyaratan yang tak mungkin sebelum pembentukan pemerintah persatuan baru Palestina, kata seorang pejabat senior Palestina pada Sabtu (27/6).

"Hamas menyatakan kelompok itu mau menerima pembentukan pemerintah, tapi sebaliknya mengajukan persyaratan yang tak mungkin untuk menggagalkan gagasan tersebut," kata Amin Maqbool, Sekretaris Jenderal Dewan Revolusi Faksi Fatah, pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Ketika ditanya mengenai sengketa soal landasan politik pemerintah baru tersebut, Maqbool mengatakan, "Memutuskan landasan politik pemerintah persatuan adalah tugas Organisasi Pembebasan Palestina Palestina (PLO). "Setiap pemerintah baru Palestina secara otomatis harus mematuhi landasa politik PLO," kata Maqbool.

Dia menyatakan, landasan politik pemerintah tak memiliki hubungan dengan pembicaraan perdamaian dengan Israel. Landasan politik PLO didasari atas mengakui Israel dan menandatangani persetujuan dan kesepakatan perdamaian dan mengutuk kekerasan, yang menjadi ketentuan internasional buat Hamas untuk bergabung dengan setiap pemerintah.

Hamas telah berulangkali mengumumkan organisasi tersebut takkan pernah mengakui Israel atau menandatangani kesepakatan perdamaian dan takkan pernah mengutuk kekerasan. Hamas juga menyatakan pembentukan pemerintah baru bukan wewenang PLO. Hamas berkeras bahwa satu badan peralihan Palestina, yang dibentuk setelah kesepakatan perujukan ditandatangani di Ibu Kota Mesir, Kairo, pada 2011, adalah satu-satunya badan yang berwenang membentuk pemerintah persatuan.

Sementara itu, Azzam El-Ahmad, anggota Komite Sentral Fatah, mengatakan kepada Radio Palestina bahwa "setiap faksi, yang ingin bergabung dengan pemerintah persatuan baru, harus berkomitmen pada landasan politik PLO".

Ikuti Whatsapp Channel Republika