REPUBLIKA.CO.ID, DARWIN -- Kalangan eksportir Australia kini mulai resah karena memasuki hari ke-9 bulan Juli, pemerintah Indonesia belum juga menerbitkan izin impor sapi untuk kuartal ketiga tahun 2015.
Akibatnya, perdagangan sapi Australia ke Indonesia kini terhenti, dan sejumlah kapal pengangkut hingga kini masih menunggu kepastian di Pelabuhan Darwin. Sementara ribuan ekor sapi di Australia Utara juga menunggu pengangkutan ke pelabuhan.
Menurut sumber ABC, belum terbitnya izin impor sapi Kuartal III untuk Juli-September, disebabkan adanya permasalahan antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan Indonesia.
Cameron Hall dari perusahaan eksportir Elders berharap setidaknya dalam pekan ini sudah ada kabar baik dari pemerintah Indonesia. "Saya perkirakan jika izin impornya belum keluar hari Jumat pekan ini, maka kemungkinan besar izin itu tidak akan terbit hingga setelah tanggal 21 Juli mendatang," katanya kepada ABC baru-baru ini.
"Minggu depan sudah lebaran, jadi akhir pekan ini dan akhir pekan depan, tidak banyak yang bisa diharapkan. Sebab biasanya urusan surat-surat resmi tidak dilakukan selama akhir pekan," kata Hall lagi.
"(Di Indonesia) menjelang lebaran orang mudik dan tentu saja minggu setelah lebaran barulah pemerintahan aktif kembali," ujar Hall, yang sudah berpengalaman dalam urusan izin impor di Indonesia.
Hall mengatakan, perusahaannya Elders sejauh ini tetap sibuk. "Ini bukan pertama kalinya izin impor sapi tertunda terbitnya," kata dia.
"Kami sudah mengantisipasi sebelumnya sehingga pengapalan sapi berakhir di setiap akhir kuartal dan untuk awal kuartal berikutnya kami tidak akan mengapalkan sapi ke Indonesia tapi mengalihkannya ke pasar lainnya yaitu di Vietnam," katanya.
Sementara Andy Gray, dari NT Livestock Exporters' Association (NTLEA), mengatakan penundaan terbitnya izin impor ini menimbulkan dampak bagi seluruh rangkaian suplai sapi termasuk mahalnya biaya kapal yang menganggur di Pelabuhan Darwin.
"Kalau tidak salah ada lima hingga tujuh kapal yang kini menunggu kepastian berangkat," katanya.
"Bahkan jika izin itu terbit hari ini juga, segala kebutuhan logistik harus dipesan dan kapal-kapal pengangkut itu pun tidak bisa diberangkat secara bersamaan semuanya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
