REPUBLIKA.CO.ID, HAVANA -- Presiden Kuba Raul Castro, Rabu (15/7), meminta timpalannya Presiden Amerika Serikat Barack Obama menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk mencabut embargo ekonomi terhadap negara pulau itu.

Castro menilai embargo yang diberlakukan terhadap Kuba sejak 1962, menjadi batu sandungan utama kedua negara menuju pemulihan. Namun, di Amerika Serikat hanya Kongres yang memiliki kewenangan melakukan penghapusan embargo.

Kongres AS yang mayoritas anggotanya dari Partai Republik menolak permintaan Obama untuk mencabut embargo itu.

Pernyataan Castro itu disampaikan menjelang pembentukan kembali secara resmi hubungan diplomatik dan pembukaan kedutaan kedua negara pada Senin mendatang.

Langkah pembentukan kembali hubungan diplomatik Kuba-AS itu akan memerlukan dialog pada tingkat yang lebih tinggi, dan hal itu hanya langkah pertama dalam suatu proses yang kompleks, di mana salah satu rintangan terbesar kedepannya adalah mengakhiri embargo perdagangan dan keuangan yang diterapkan AS terhadap Kuba.

"Kami berharap Obama akan terus menggunakan kekuasaan eksekutif untuk mencabut aspek kebijakan itu, yang menyebabkan kerusakan dan penderitaan bagi rakyat kita," kata Castro pada penutupan pertama dari pertemuan dua kali setahun Partai Majelis Nasional di Kuba.

Pernyataan Castro itu dilaporkan oleh portal berita resmi Kuba Cubadebate karena media lain tidak diberi akses ke acara tersebut.

"Senin akan menjadi suatu tahap baru yang panjang dan rumit dalam perjalanan menuju normalisasi hubungan (Kuba-AS), yang perlu menemukan solusi untuk masalah-masalah yang telah terakumulasi selama lebih dari lima dekade dan mempengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat kita," kata Castro.

Castro menegaskan bagaimana pun untuk menormalkan hubungan Kuba-AS, blokade harus dihapus. Kalangan konservatif AS dan anggota masyarakat pengasingan Kuba telah meminta Obama untuk menghentikan pemulihan hubungan dengan Kuba sampai Pemerintah Kuba melakukan reformasi politik dan hak asasi manusia di negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika