REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Pemimpin Oposisi Bill Shorten mendesak Perdana Menteri Tony Abbott untuk meminta Ketua DPR Australia Bronwyn Bishop mengundurkan diri. Desakan ini menyusul kasus penggunaan biaya perjalanan yang dinilai berlebih-lebihan.
Ketua House of Representatives Australia itu masih menolak untuk minta maaf atas "kesalahan penilaian" saat mempergunakan dana 5.000 dolar (sekitar Rp 50 juta) untuk menyewa helikopter dari Melbourne ke Geelong untuk menghadiri kegiatan Partai Liberal.
Sebenarnya jarak Melbourne dan Geelong bisa ditempuh dengan angkutan umum atau mobil tidak sampai dua jam Bronwyn Bishop berdalih, dengan pengembalikan uang ke kas negara ditambah dengan dendanya, maka hal itu sudah cukup menjadi tanda penyesalan.
Departemen Keuangan kini menyelidiki apakah ketua DPR telah menyalahgunakan uang rakyat, namun pihak oposisi mendesak agar masalah ini ditangani oleh kepolisian.
Menurut Bill Shorten, penyalahgunaan uang rakyat secara arogan harus ditindaki.
"Ini menjadi ujian kepemimpinan bagi Tony Abbott, apakah ia berani meminta Bronwyn Bishop mengundurkan diri," kata pemimpin oposisi itu baru-baru ini.
Sementara Senagtor Lee Rhiannon dari Partai Hijau (The Greens) yang juga beroposisi mendesak pihak kepolisian untuk mengambil-alih kasus ini.
Senator Rhiannon mengatakan, saat ketua DPR sebelumnya yaitu Peter Slipper menghadapi kasus yang sama, saat itu kasusnya ditangani oleh polisi. Padahal tuduhannya Slipper hanya menyalahgunakan biaya perjalanan 954 dolar.
Sementara itu, rincian mengenai biaya perjalanan Bronwyn Bishop ke Eropa mulai muncul termasuk biaya sewa mobil pribadi sebesar 14 ribu (Rp 140 juta).
Bishop menghabiskan 88 ribu dolar selama 15 hari kunjungan ke Eropa saat mengikuti kegiatan Inter-Parliamentary Union di Jenewa.
Namun ia membela diri dengan mengatakan, pejabat-pejabat sebelumnya juga melakukan hal yang sama terkait perjalanan internasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
