REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Wacana perubahan aturan penggunaan biaya perjalanan dinas yang didanai wajib pajak berpotensi menguntungkan jajaran kabinet pemerintah yang memiliki akses menggunakan pesawat milik AU Australia.
Kekhawatiran ini disampaikan pihak oposisi Federal Australia yang tengah menjadi sorotan atas kasus biaya perjalanan dinas sejumlah anggotanya di parlemen.
Partai Buruh telah diminta untuk menghadirkan sejumlah mantan perwakilannya di parlemen untuk menjalani pemeriksaan oleh tim panel beranggotakan lima orang yang tengah menyelidiki skandal penggunaan anggaran biaya dinas yang juga melibatkan sejumlah angota parlemen dari Partai Koalisi.
Pihak oposisi juga menuntut penyelidikan ini akan juga mencakup penggunaan jet VIP yang disediakan oleh Angkatan Udara Australia bagi anggota senior Pemerintah Federal.
Oposisi juga khawatir pengetatan aturan mengenai bepergian dengan pesawat komersial bagi anggota parlemen akan memberikan keuntungan bagi pemerintah saat ini kecuali perubahan serupa juga diberlakukan untuk penggunaan jet VIP.
Pada Februari lalu, Perdana Menteri Tony Abbott dikiritik karena menggunakan Jet VIP untuk terbang ke Sydney dari Canberra untuk melakukan konferensi pers selama 20 menit mengenai investasi asing.
Pada Maret Abbott juga menggunakan jet VIP untuk menghadiri pesta ulang tahun dari penyedia dana bagi Partai Liberal di klub golf ekslusif di Huntingdale.
Kantor Tony Abbott mengatakan perjalanannya ke Melbourne itu meliputi pertemuan berkaitan dengan pekerjaan dan masih sesuai dengan ketentuan.
Penggunaan jet VIP ini menyedot dana pemerintah yang diambil dari pajak rakyat sebesar 4.000 dolar AS per jam untuk biaya operasionalnya.
Perwakilan senior pemerintah di parlemen, Eric Abetz memberikan pembelaan atas perjalanan anggota pemerintahan koalisi yang disoroti tersebut.
Menurutnya politisi perlu bepergian dengan menggunakan kelas bisnis agar mereka bisa memiliki privasi untuk bisa membaca dokumen rahasia saat mereka dalam perjalanan di pesawat udara.
"Ada persyaratan yang menyatakan bahwa Anda hanya dibolehkan membaca dokumen rahasia di pesawat terbang," kata Senator Abetz.
"Tanpa bermaksud merendahkan, tapi kita tidak bisa membaca dokumen penting jika duduk bersama dengan 3,4 orang dalam satu barisan bangku di kelas ekonomi,” tegasnya.
Setelah pengunduran diri Bronwyn Bishop sebagai juru bicara oposisi karena menjadi sorotan publik terkait penggunaan dana wajib pajak untuk biaya perjalanan dinas yang dianggap berlebihan, kini wakil Partai Buruh di Pemerintahan, Tony Burke juga turut terseret dalam isu biaya dinas.
Burke kedapatan telah menghabiskan dana wajib pajak sebesar 8.000 dolar AS untuk membayar biaya perjalanan dinas dengan menggunakan penerbangan kelas bisnis yang mengikutsertakan anggota keluarganya ke Uluru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
