REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Rusia mengatakan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari rancangan resolusi PBB tentang penerapan embargo senjata dan sanksi terhadap Sudan Selatan jika Presiden Salva Kiir menolak untuk menandatangani perjanjian damai, Kamis (20/8).
Amerika Serikat(AS) mempresentasikan rancangan resolusi ke Dewan Keamanan pada Rabu malam berharap untuk menjadwalkan pemungutan suara cepat, kemungkinan pada Jumat.
"Itu adalah rancangan kompleks dan kami perlu waktu untuk berpikir tentang hal tersebut," ujar Wakil Duta Besar Rusia Petr Iliichev.
Rancangan resolusi tersebut akan memberlakukan embargo senjata dan sanksi yang ditargetkan pada individu yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan upaya terbaru mengakhiri perang selama 20 bulan terakhir yang menyebabkan tewasnya puluhan ribu orang.
Sebelumnya, pemimpin pemberontak Riek Machar hadir untuk menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan pada Senin (17/8) yang merupakan tenggat waktu dari kesepakatan tersebut.
Namun, Presiden Kiir hanya memaraf sebagian saja dari pejanjian itu dan mengatakan ia akan kembali ke meja perundingan pada awal September untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Menurut Kementerian Luar Negeri, Kiir mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS John Kerry ia berencana menandatangani kesepakatan itu.
Baik Rusia maupun Cina, keduanya memiliki kekuasaan melakukan hak veto di dewan yang mempunyai 15 anggota itu dan telah menyatakan keberatan tentang sanksi yang akan memunculkan tekanan pada salah satu pihak yang bertikai di Sudan Selatan.
Iliichev mencatat sanksi PBB yang dikenakan pada enam jenderal bulan lalu telah mendorong dua komandan melepaskan diri dari pasukan pemberontak sehingga menimbulkan situasi yang rumit di lapangan.
"Alih-alih membantu proses perdamaian, kami memiliki kendala lain," kata Iliichev.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
