REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Presiden Myanmar, Thein Sein menegaskan pemerintah dan militer yang baru menyerahkan kekuasaan lima tahun lalu akan menghormati hasil pemilihan Ahad (8/11).

"Saya mendengar ada kekhawatiran apakah hasil pemilu akan dihormati. Pemerintah kami dan militer ingin mengulangi bahwa kita akan menghormati hasil pemilihan yang bebas dan adil," ujar Presiden Thein Sein.

Pernyataannya tersebut juga bertujuan memberi sinyal kepada masyarakat internasional bahwa pemerintah serius menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil meskipun ada berbagai kekhawatiran seperti penyimpangan daftar pemilih, intimidasi dan pencabutan hak dari bagian besar populasi. Muslim Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan tidak mendapatkan hak pilih.

"Berdasarkan hasil pemilu, kami akan bekerja sama di arena politik baru," ujar Thein Sein yang juga menjabat sebagai ketua partai berkuasa Union Solidarity and Developmen Party (USDP) yang berkaitan erat dengan militer.

Kekhawatiran adanya pengaruh militer pun tak dielakkan sejak peristiwa 1990. Saat itu militer menolak untuk menerima hasil pemilu yang dimenangkan partai Suu Kyi National League for Democracy (NLD). Junta melanjutkan kekuasaannya yang telah dimulai sejak 1962.

Setelah tekanan internasional, militer melakukan pemilu pada akhir 2010 yang memboikot NLD, berdasarkan aturan yang tidak adil. Karena kelalaian, pemilihan dimenangkan oleh USDP yang terdiri dari mantan tokoh-tokoh militer. Secara resmi partai tersebut mengambil alih kekuasaan dari junta pada 2011.

Thein Sein megatakan, untuk berada di posisi saat ini, Myanmar telah mengatasi sejarah yang sulit.

"Itu tidak mudah untuk bisa mengadakan pemilihan ini. Itu sebabnya pemilu akan mengubah nasib kita, terutama dalam masa transisi yang penting ini, saya mendorong semua pemilih untuk memilih," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika