REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintah Obama secara resmi melaporkan kepada Kongres pada Rabu (16/12), terkait paket penjualan senjata senilai 1,83 miliar dolar Amerika Serikat ke Taiwan. Hal ini membuat Cina marah.
Penjualan ini dilakukan setahun setelah Kongres meloloskan undang-undang yang menyetujuinya. Ini adalah yang penjualan senjata utama pertama ke Taiwan setelah empat tahun.
Gedung Putih mengatakan, tak ada perubahan di kebijakan lama AS mengenai 'satu Cina'. Di masa lalu penjualan senjata As ke Taiwan menarik kecaman keras di Cina, yang menganggap Taiwan provinsi yang membangkang.
Kesepakatan ini menurut Gedung Putih sebagai bagian dari rencana penjualan senilai lebih dari 12 miliar di bawah Taiwan Relations Act. "Kebijakan lama kami terkait penjualan senjata ke Taiwan telah konsisten selama enam pemerintahan AS yang berbeda. Kami tetap berkomitmen pada kebijakan 'satu Cina' kami," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Myles Caggins.
Penjualan dilakukan di tengah periode ketegangan antara AS dan Cina atas Laut Cina Selatan. Cina memanggil kuasa usaha AS di Beijing Kaye Lee untuk memprotes hal ini. Mereka mengancam akan menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang terlibat.
Wakil Menteri Luar Negeri Cina Zheng Zeguang mengatakan, Taiwan merupakan bagian dari Cina. Cina selama ini menentang penjualan senjata AS ke Taiwan. Zheng mengatakan, penjualan melanggar hukum internasional dan norma-norma hubungan internasional serta merugikan kedaulatan dan keamanan Cina.
"Untuk melindungi kepentingan nasional kita, Cina telah memutuskan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk pemberian sanksi terhadap perusahaan yang terlibat dalam penjualan senjata," kata Zheng.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby mengatakan, keputusan itu didasarkan pada kebutuhan pertahanan Taiwan.
Kirby mengatakan, Washington ingin bekerja sama dengan lebih baik dan lebih transparan dengan Cina di wilayah tersebut. Ia juga telah menjalin kontak dengan Taiwan dan China pada Rabu ini. Tapi ia menolak untuk menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika