REPUBLIKA.CO.ID, JUBA -- Presiden Sudan Selatan Salva Kiir pada Jumat (8/1) menyebut 50 orang dari gerakan pemberontak menjadi anggota parlemen.
Ia setuju memberi jabatan menteri dengan para pesaing-pesaingnya sesuai dengan sebuah perjanjian yang bertujuan mengakhiri perang saudara yang berlangsung dua tahun. Dalam pidato yang disiarkan melalui radio negara, Kiir mengumumkan penunjukan 50 anggota parlemen yang diajukan pemberontak.
Festus Mogae, mantan presiden Bostswana yang memimpin Komisi Pemantau dan Evaluasi Bersama (JMEC) mengatakan pemerintah akan memberikan 16 jabatan setingkat menteri, termasuk pertahanan, keamanan nasional, keuangan dan hukum.
Sedangkan 10 pos untuk pemberontak, termasuk perminyakan dan urusan kemanusiaan. Kelompok politisi berpengaruh yang dikenal dengan nama "mantan tahanan" akan memperoleh jabatan urusan luar negeri dan perhubungan, sementara urusan kabinet dan pertanian akan diberikan kepada partai-partai politik lainnya.
Baik pemerintah maupun pihak pemberontak dalam konflik duatahun di Sudan Selatan dituduh melakukan pembunuhan etnis, merekrut dan membunuh anak-anak dan melakukan perkosaan, penyiksaan dan mengusir warga dari kelompok lain keluar dari kawasan-kawasan yang dikuasai sebagai aksi pembersihan.
Konflik itu telah memantik krisis kemanusiaan dengan 2,3 juta orang dipaksa meninggalkan rumah-rumah mereka dan 4,6 juta sangat memerlukan bantuan makanan darurat. Puluhan ribu telah meninggal dan ekonomi kacau balau.
Baca juga:
Peluru Kendali AS Hilang, Muncul di Kuba
Sejarah Hari Ini: Elvis Presley Lahir
Ikuti Whatsapp Channel Republika